KedaiPena.Com Pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL soal harga beras yang terus meroket dan malah menganjurkan masyarakat makan sagu dinilai tidak tepat oleh Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Ono Surono.
Pasalnya, saat ini sagu sebagai sumber karbohidrat untuk rakyat wilayah Indonesia Timur yang sudah dikonsumsi sejak dulu juga sudah memakan beras dan nasi.
“Sehingga bila sagu dihimbau untuk dikonsumsi rakyat di Pulau Jawa ya tidak tepat,” kata Ono begitu ia disapa, Sabtu,(8/10/2022).
Ono mengakui, untuk menghadapi masalah pangan dengan isu krisis pangan secara global yang salah satunya akan terjadi inflasi maka Indonesia memang perlu melakukan diversifikasi.
“(Harus) Selain beras berbasis pangan lokal,” papar Ono.
Ono menuturkan, saat ini ada 10 jenis pangan pengganti beras yang bisa menjadi solusi yaitu hanjeli, porang, ubi, singkong, talas, pisang, sagu, sukun, jagung, sorgum.
“Biarkan rakyat yang memilih sendiri untuk menjadi alternatif apabila beras mahal harganya,” tegas Ono.
Selain sagu, lanjut Ono, bahan pangan yang bisa diversifikasi ialah jagung. Tetapi itu masih sebatas produksi konsumsi dan belum ada upaya pemerintah menjadikan jagung sebagai sumber pangan pendamping beras saat ini.
Atas dasar itu, tegas Ono, sosialisasi, edukasi dan pendampingan akan menjadi hal penting dalam diversifikasi menghadapi krisis pangan.
“Kemudian didorong program penanaman dengan memanfaatkan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan, lahan objek reforma agraria/perhutanan sosial,pemanfaatan pekarangan rumah,” beber Ono.
Ketua DPP PDIP Jawa Barat atau Jabar ini pun mengingatkan, bahwa saat ini konsumsi gandum dalam olahan mie dan roti cenderung meningkat setiap tahunnya.
Padahal, lanjut dia, gandum sendiri bukan sumber pangan lokal dan harus import dari negara lain yang dipastikan akan terjadi kenaikan harga juga.
“Saatnya Indonesia mulai untuk mengatur sendiri yang menjadi hak negara, bangsa dan rakyat mengenai produksi, distribusi bahkan konsumsi yang berbasis sumber daya lokal. Itulah kedaulatan pangan sesuai dengan amanat Undang-undang,” pungkas Ono.
Laporan: Muhammad Hafidh
