KedaiPena.Com – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay berharap, agar rencana penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro Darurat dapat benar-benar menekan penyebaran virus covid-19.
“Kebijakan PPKM Darurat harus benar-benar dipastikan dapat menurunkan penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Jika tidak, wacana dan kebijakan itu tidak akan jauh berbeda dari PPKM skala mikro yang tengah berjalan saat ini,” kata Saleh begitu ia disapa dalam keterangan tertulis, Rabu, (30/6/2021).
Saleh mengaku masih menunggu penjelasan pemerintah terkait rencana pemberlakuan PPKM darurat. Saleh meminta, agar Pemerintah dapat benar-benar memperjelas definisi dari PPKM Darurat ini.
“Tapi, apa itu PPKM Darurat? Perlu definisi yang jelas. Sebab, kalau sama dengan PPKM sebelumnya, ya hasilnya pun akan sama juga. PPKM sebelumnya kan telah dinilai tidak berhasil. Karena tidak berhasil itu, lalu dibuat lagi kebijakan baru. Kalau baru, ya harus ada aspek yang membedakannya dengan kebijakan sebelumnya,” tutur Saleh.
Saleh mengaku heran, dengan keputusan pemerintah yang hingga saat ini masih enggan mencoba kebijakan lockdown baik secara total atau dilakukan hanya selama akhir pekan.
“Mungkin bisa juga dikombinasikan antara PPKM darurat dengan lokcdown akhir pekan. Artinya, pada hari-hari kerja, diterapkan PPKM darurat, sementara lockdown akhir pekan diterapkan di akhir minggu. Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran virus covid-19,” tegas Saleh.
Padahal, Saleh mengatakan, guna menekan angka penyebaran covid-19 di Indonesia saat ini memerlukan kebijakan yang benar-benar komprehensif.
Hal tersebut, kata Ketua Fraksi PAN ini, lantaran pemerintah akan menghadapi tantangan yang semakin sulit dengan banyaknya masyarakat terpapar covid-19.
“Rumah sakit semakin penuh. Tenaga-tenaga medis semakin kewalahan. Semua itu perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif,” tegas Saleh.
Saleh pun mengingatkan, bahwa banyak kalangan menilai kebijakan yang diambil pemerintah selama ini juga cenderung hanya berganti nama dan istilah.
“Sementara pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada. Tentu kesan seperti ini sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan,” beber Saleh.
Meski demikian, Saleh menekankan, pemerintah tetap harus mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan covid-19 untuk beberapa waktu ke depan.
Kebutuhan itu, lanjut Saleh, antara lain terkait dengan ketersedian ruang perawatan bagi , tenaga medis, testing dan tracing serta pbat-obatan yang mampu menyembuhkan pasien.
“Tidak lupa, program vaksinasi harus dipercepat. Dan jangan lupa, protokol kesehatan harus diimplementasikan lebih ketat dan tegas. Prokes ini adalah salah satu kunci dalam menghadapi covid. Soal ini, semua ahli sepakat. Karena itu, prokes harus menjadi garda utama,” tandas Saleh.
Laporan: Muhammad Hafidh
