KedaiPena.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Fraksi Partai Golkar, Misbakhun mempertanyakan langkah pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan dan krisis energi.
“Saya belum melihatnya di postur APBN. Belum ada antisipasi dari krisis pangan maupun krisis energi,” kata Misbakhun, saat RDP dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa (19/3/2024).
Ia mengingatkan, jika Indonesia saat sedang menghadapi dampak El Nino, maka seharusnya juga mengantisipasi terjadinya La Nina.
“Ini juga belum terantisipasi dalam postur APBN,” ucapnya.
Misbakhun menyatakan pemerintah harusnya disiplin dalam menyikapi perubahan yang terjadi.
“Yang kita inginkan adalah APBN yang hati-hati itu adalah APBN yang mendapat legitimasi politik, disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, dan disetujui melalui proses politik yang prosedural,” ucapnya lagi.
Termasuk juga, terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang direncanakan akan naik menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.
“Kami mendukung kenaikan PPN. Karena Ketua Umum kami, Airlangga Hartarto juga memberikan dukungan, bahwa PPN sesuai jadwal pada 1 Januari 2025. Yang kami butuhkan saat ini adalah antisipasi dampaknya, terhadap daya beli masyarakat,” kata Misbakhun.
Ia mengingatkan bahwa lebih dari 56 persen perekonomian Indonesia disokong oleh konsumsi masyarakat.
“Karena itu perlu kajian yang benar-benar. Mereka berpotensi mengalami kerentanan dari kenaikan PPN. Dan perlu juga disosialisasikan bahwa kenaikan PPN tersebut tak akan menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok,” tandasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
