KedaiPena.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah pemerintah yang memutuskan untuk memperpanjang program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi 7 industri, Pupuk, Petrokimia, Oleokimia, Baja, Keramik, Gelas kaca, dan Sarung tangan karet.
Namun, ia mempertanyakan kepastian penerapan ini ke sektor industri. Hal ini berkaitan dengan adanya suara dari beberapa industri yang menyatakan bahwa untuk penagihan gas industri mereka sampai saat ini masih dikenakan harga normal.
“Harga energi, patut saya garis bawahi, sangat berpengaruh pada out put dari bidang usaha industri tersebut. Saya harapkan perlu segera penerapan HGBT tersebut kepada pihak dunia industri yang seharusnya menerima itu,” kata Bambang Haryo, Jumat (20/2/2025).
“Perlu dipahami dengan harga gas murah , akan membawa potensi pengembangan industri secara luas. Harga energi murah, produk akan murah, masyarakat akan memiliki daya beli, ujungnya akan bisa menggerakkan perekonomian, apalagi sektor industri pupuk, yang 75 persen biayanya dari gas,” imbuhnya.
Bambang Haryo menekankan bahwa Indonesia ini adalah negara penghasil gas bumi terbesar ke-14 dunia dan bahkan ditemukan sumur gas alam baru di Aceh yang jauh lebih besar dari kandungan gas yang ada di Arab Saudi.
“Indonesia merupakan negara pengekspor gas alam dan LPG, sudah seharusnya harga gasnya bisa lebih murah dari negara negara di Asia Tenggara. Seperti misalnya, saat ini harga gas di Malaysia untuk industri hanya sebesar 6.8 Dollar per MMBtu, Thailand harganya 8.2 Dollar per MMBtu, itu untuk semua industri loh. Sementara di Indonesia industri yang tidak mendapatkan HGBT, harga nya bisa mencapai 12 Dollar Amerika per MMBtu. Ini perbedaannya sangat jauh sekali,” ujarnya.
Ia menekankan, jika menginginkan produk hasil industri Indonesia bisa murah dan bersaing dengan negara negara tetangga tersebut, maka diharapkan Pemerintah harus bisa menyediakan harga gas yang murah untuk semua industri, bukan hanya 7 sektor industri seperti yang berlaku saat ini.
“Pelaku industri dalam negeri maupun luar negeri yang diharapkan bisa masuk ke dalam Negeri Indonesia, butuh suatu kepastian dalam berinvestasi. Dengan adanya fasilitas LNG yang murah menjadi salah satu persyaratan untuk pelaku industri asing berkeinginan masuk ke Indonesia. Ini yang harus dilakukan dengan menerapkan energi murah,” kata Bambang Haryo tegas.
Ia kembali mengingatkan bahwa penyelenggara yang ditunjuk Pemerintah untuk menyediakan infrastruktur energi, tidak boleh mengambil keuntungan yang terlalu besar. Karena sampai saat ini harga energi dengan pembebanan tarif infrastruktur Toll Fee (perpipaan) masih sangat besar, rata rata diatas 2 – 3 Dollar Amerika. Padahal di beberapa negara Toll Fee pembebanannya di harga energi tidak lebih dari 0,5 Dollar Amerika per MMBtu. Apalagi Pemerintah sering membantu anggaran untuk realisasi jaringan pipa gas di Indonesia.
“Saya mengharapkan Pemerintah melakukan kajian terhadap harga energi. Bagaimana bisa mengedepankan perluasan kebijakan gas harga murah untuk semua industri, terutama industri yang berkaitan dengan pangan dan sandang, dan segera menerapkan HGBT kepada 7 sektor industri, sesuai dengan instruksi Presiden yang sudah menegaskan bahwa pembangunan harus berbasis kesejahteraan masyarakat yang berkaitan, jangan kebijakannya malah menjauh dari keinginan presiden,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
