KedaiPena.Com– Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai, pemerintah saat ini tidak memiliki kemauan untuk membangkitkan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai program prioritas. Herman menegaskan hal itu tercermin dari minimnya alokasi APBN untuk Kemenkop UMKM pimpinan Teten Masduki.
Demikian hal itu disampaikan Herman Khaeron
menanggapi kekhawatiran dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki dan sejumlah pihak soal Project S media sosial TikTok. Kekhawatiran itu dilandasi lantaran algoritma TikTok diklaim bisa membaca kebiasaan konsumsi warga Indonesia.
“Pemerintah pun sampai saat ini tidak ada kemauan untuk membangkitkan koperasi dan umkm sebagai program prioritas, ini tercermin dari alokasi APBN yang kecil dibanding dengan kementrian lainya. Pemerintah juga lebih dekat dengan perusahaan besar,” jelas Herman, Minggu,(16/7/2023).
Herman pun menegaskan bahwa sulit untuk menggerakan dan mengoptimalkan UMKM dengan APBN yang kecil. Atas dasar itu, tegas Herman, diperlukanya bantuan permodalan dan alat produksi bagi UMKM di tanah air saat ini.
“Betul dan sulit menggerakan UMKM dengan APBN yang kecil. Bantuanya bisa permodalan dan bantuan alat produksi,” papar Herman.
Herman mengakui, saat ini produk China juga telah membanjiri pasar Indonesia. Parahnya, kata Politikus Partai Demokrat ini, volume barang terkhusus produk China yang ada di pasar, semakin sulit disaingi terutama dari segi harga.
“Pemerintah juga lebih dekat dengan perusahaan besar,” pungkas Herman.
Diketahui, pemerintah melalui KemenKopUKM tengah menyiapkan langkah untuk menghadapi salah satu agenda dari ByteDance, induk perusahaan TikTok, yang dikenal dengan Project S TikTok. Pemerintah menyebut Project S TikTok dapat merugikan bisnis UMKM di Indonesia.
Project S TikTok adalah agenda untuk menjual produk TikTok sendiri. Agenda ini pertama kali dilaporkan Financial Times pada 21 Juni 2023. Project S TikTok dilaporkan telah beroperasi di pasar Inggris.
Laporan: Tim Kedai Pena
