KedaiPena.com – Masa jabatan Presiden Joko Widodo sudah akan berakhir dalam hitungan bulan. Secara konstitusi, tak mungkin Jokowi menjabat sebagai presiden untuk kali ketiga. Sehingga, mulai ramai lah pembahasan legacy dari Presiden Indonesia ke-7 ini.
Pengamat Politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo menyakini bahwa Jokowi tentunya ingin dikenang sebagai pemimpin yang negarawan.
“Seorang negarawan itu lahir dari krisis atau konflik. Tapi kalau kita lihat, misalnya saat pandemi kemarin, Jokowi cenderung tidak public servicing, kebijakannya tidak melayani publik. Atau, dalam kebijakan IKN, yang public interest 60 persen menyatakan tidak butuh IKN tapi Jokowi malah mendukung IKN,” kata Kunto, ditulis Senin (5/12/2022).
Tak hanya masalah IKN, Kunto juga menyebutkan kebijakan UU Cipta Kerja dan UU KPK juga dinilai sebagai kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik.
“Jokowi ingin meninggalkan legacy berupa pembangunan, monumen besar, event besar tapi semuanya tidak melayani publik. G20 kemarin juga begitu. Ia ingin muncul sebagai negarawan yang melebihi negara. Tapi kenyataannya gagal,” ucapnya.
Sama halnya, dengan acara bersama relawan baru lalu.
“Itu kenyamanan Jokowi, kenyamanan relawan. Simbiolisme mutualisme. Tapi tidak melayani kepentingan publik,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
