KedaiPena.Com – Wacana mengembalikan Dwifungsi ABRI di masa Orde Baru (Orba) diusung sementara kalangan di pemerintahan Joko Widodo. Hal ini dilakukan untuk mengatasi banyaknya Perwira Tinggi dan Menengah TNI yang nonjob. Para perwira tersebut diusulkan menempati posiai di badan-badan sipil.
Hal itu ditentang keras oleh begawan ekonomi Dr. Rizal Ramli. Ia membantah keras jika Dwifungsi ABRI diberlakukan kembalinya. Pasalnya penghapusan Dwifungsi ABRI merupakan amanat reformasi dan komitmen pemerintah Presien Gus Dur.
“Belakangan ini ada yang mengusulkan Dwifungsi ABRI kembali. Saya mohon maaf pembubaran Dwifungsi ABRI adalah sesuatu tuntutan dari gerakan reformasi. Merupakan legacy dari Presiden Gus Dur,” ujar Rizal kepada KedaiPena.Com di Jakarta, ditulis Kamis (28/2/2019).
Yang membuat kecewa Rizal, ada menteri era Presiden Gus Dur yang kemudian mengusulkan adanya Dwifungsi ABRI kembali. Ia kini duduk di pemerintahan Jokowi. Meski tidak menyebut nama, namun arahnya menunjuk Menko Maritim Luhut Pandjaitan yang saat Gus Dur berkuasa menjabat Menperindag.
“Ini mau dihapuskan oleh orang yang juga menteri Gus Dur pada waktu itu. Kami katakan awas jangan sembarangan, jangan sok jago, sok kuasa ingin mengembalikan Dwifungsi ABRI,” tegasnya.
RR menyebut putri Gus Dur, Alisa Wahid juga menentang keras jika Dwifungsi ABRI diberlakukan kembali. Menurut dia memang kesejahteraan TNI/Polri perlu ditingkatkan namun bukan lewat Dwifungsi ABRI.
“Tapi kami setuju gaji TNI/Polri rendah sekali, gaji pensiunan TNI/Polri itu sangat-sangat rendah, kami setuju jalan paling baik adalah memperbaiki gaji TNI/Polri, bukan dengan Dwifungsi ABRI,” pungkas Menko Perekonomian era Gus Dur ini.
Laporan: Ranny Supusepa
