KedaiPena.Com – Peneliti senior dari Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap mengkritik pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal tidak ada pilihan lain yang bisa diambil pemerintah perihal pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta, selain menyelesaikan pembangunan pulau.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno menyetujui soal kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Bahkan, JK mengklaim tidak ada pilihan lain soal reklamasi Teluk Jakarta selain melanjutkan pembangunan reklamasi. Sebab, kalau membongkar bangunan di pulau palsu hanya menambah biaya dan lebih merusak.
“Yang telah dibangun, itu bukan urusan negara, tapi urusan developer (pengembang). Mereka bangun tanpa izin negara. Ya, mereka harus tenggelam atau kembalikan ke kondisi semula,” jelas Muchtar saat berbincang dengan KedaiPena.Com, Kamis (2/11).
Muchtar sapaan akrabnya mengatakan, jika pengembang tidak mau mengembalikan atau membongkar bangunan yang sudah dibangun di Teluk Jakarta tersebut, maka sebaiknya aparat penegak hukum harus segera turun.
“Pidanakan mereka oleh negara. Harus konsisten secara hukum dan kalau secara politik serahkan pada rakyat DKI melalui referendum,” tandas Muchtar.
Laporan: Muhammad Hafidh
