KedaiPena.Com – Dinasti politik dalam perpolitikan tanah air bukan saja belum hilang, bahkan makin menguat. Bertambah dengan munculnya dinasti Jokowi.
Ini tantangan dalam proses kaderisasi aktor politik berbasis sistem merit, yang bersandar pada talenta dan profesionalitas di Indonesia.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Dr. H. Mulyanto M. Eng kepada KedaiPena.Com, Rabu (29/7/2020).
“Terkait inkonsisten sikap Presiden Jokowi yang melarang iparnya, Wahyu Purwanto, untuk maju pilkada di Gunung Kidul, namun membolehkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, ikut pilkada solo, saya rasa bagian dari pertimbangan logika dinasti,” jelas dia.
Logika politik dinasti, sambungnya, bergantung keputusan patron yang bisa jadi irasional, inkonsisten dan tidak obyektif. Yang pasti demi kebaikan dan marwah dinasti.
“Pak Jokowi yang lebih tahu pertimbangannya,” tegas dia.
Mul, sapaannya melanjutkan, tidak tertarik dengan politik dinasti. Dia lebih melihat politik nasional perlu dibangun di atas fondasi suprastruktur aktor politik berbasis merit system. Sehingga rekruitmen dan kaderisasi politik dan kepemimpinan nasional lebih rasional dan obyektif.
Ia pun menilai, sebenarnya dinasti politik bisa dicegah melalui pranata politik. Bisa saja melakukan revisi UU Pemilu yang ada. Namun ‘political will‘ partai-partai politik besar tidak terlihat. Karena politik dinasti justru merebak pada partai-partai besar.
“Peran masyarakat sipil dalam menciptakan atmosfer yang kondusif bagi politik rasional-obyektif sangat dibutuhkan. PKS berjuang untuk itu, siap mendorong revisi soal UU Pemilu agar bisa melawan politik dinasti,” tandas dia.
Laporan: Muhammad Lutfi
