KedaiPena.Com – Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan pembangunan 10 destinasi pariwisata Indonesia harus diiringi dengan perhatian kepada kebersihan lingkungan sekitar.
Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas pembangunan kawasan wisata Borobudur, di kompleks Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, belum lama ini.
“Masalah kebersihan lingkungan ini sangat penting, kita harus memberikan perhatian lebih kepada persoalan ini, karena pembangunan kawasan wisata sebagus apapun, jika lingkungan sekitarnya kotor dan dipenuhi sampah, tidak akan didatangi wisatawan,” kata Menko Luhut dihadapan peserta rapat.
Rapat dihadiri Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Rapat tersebut membahas perkembangan terakhir kawasan Borobudur yang menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata Indonesia.
Adapun 10 destinasi wisata yang dicanangkan Kementerian Pariwisata adalah kawasan Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Borobudur (Yogyakarta dan Jawa Tengah), Bromo, Tengger, Semeru (Jawa Timur), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Pulau Morotai (Maluku Utara), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).
Menurut Menko Luhut bukan hanya laut dan pantai yang harus dijaga kebersihannya, sungai-sungai yang mengalir dari hulu pun harus bersih.
“Laut Indonesia masuk di urutan ke dua sebagai laut yang paling tercemar (sampah) di dunia. Ini menjadi pekerjaan kita untuk mengatasinya. Karena negara kita ini negara kepulauan, terkadang sampah-sampah tersebut datang dari negara dan kawasan lain yang dibawa air laut masuk ke Indonesia,” ujarnya kepada peserta rakor.
Ia juga meminta kepada pejabat terkait untuk menyelesaikan proses AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) pada setiap kawasan destinasi wisata tersebut.
“Ini penting. Jangan sampai saat pembangunan sudah terlaksana dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita disalahkan karena kawasan tersebut tidak memiliki AMDAL,” kata Menko Luhut.
Laporan: Muhammad Hafidh
Foto: Istimewa
