KedaiPena.com – Laskar Trisakti menegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia harusnya bisa memahami bahwa apa yang sudah dikoreksi di zaman reformasi, jangan lah dikembalikan lagi.
Ketua Umum Laskar Trisakti, Fernando Rorimpandey menyatakan perubahan pada Undang-undang TNI yang telah disahkan beberapa waktu lalu bisa membuka celah atas terbentuknya Dwi Fungsi ABRI (sekarang TNI) Gaya Baru.
“Ini jadi seperti Dwi Fungsi ABRI yang disempurnakan. Yang perlu digarisbawahi disini adalah tugas TNI itu adalah untuk pertahananan negara, bukan untuk mengatur negara. Pengaturan negara itu serahkan saja kepada sipil. Pengusaha, profesional, politisi,” kata Fernando di Jakarta, ditulis Selasa (25/3/2025).
Ia mengingatkan, saat tahun 1998, para mahasiswa Trisakti telah menggelar sebuah lokakarya yang melibatkan seluruh universitas di seluruh Indonesia, dengan menuntut TNI untuk tidak berpolitik secara luas.
“Dengan masuknya TNI ke dalam struktur kepemerintahan, itu kan sama saja dengan TNI berpolitik. Ada kepentingan disana Akan ada cawe-cawe di jabatan sipil. Pertanyaannya, bagaimana temen-temen sipil yang sudah menata karirnya? Kan mereka juga ingin menjadi kepala suatu lembaga atau badan,” ujarnya.
Fernando menyatakan, walaupun pilihan langkah ini dilakukan dengan alasan banyaknya kasus korupsi oleh sipil, tetap tak dapat dibenarkan.
“Yang perlu dilakukan seharusnya adalah memperkuat lembaga yudikatif sebagai alat penegakan hukum. Itu saja yang perlu diperkuat. Yang melakukan tindak korupsi, tangkap-tangkapin saja,” ujarnya lagi.
Lagipula, lanjutnya, tak ada jaminan juga jika sosok dari militer tidak akan melakukan korupsi atau menyalahgunakan wewenang. Apalagi, jika pun tertangkap melakukan penyelewangan wewenang, yang kerap terjadi adalah kasus itu dimasukkan dalam wewenang institusi mereka, tanpa ada keterbukaan pada publik. Contohnya, kasus Kepala Basarnas.
Fernando menegaskan bahwa memang benar bahwa Laskar Trisakti adalah salah satu pendukung saat Prabowo Subianto menata jalan menuju kursi nomor satu negeri ini.
“Tapi bukan berarti kalau ada kebijakan yang melenceng kami akan diam saja. Sudah menjadi panggilan dari hati nurani kami untuk turut mengkoreksinya,” tandasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
