KedaiPena.Com – Pencanangan 10 destinasi wisata unggulan oleh Pemerintah adalah hal yang positif. Diharapkan, program ini benar-benar mempercepat pengembangan wisata Indonesia.
Demikian disampaikan Doktor Ilmu Pariwisata Unpad, Hery Cahyadi kepada KedaiPena.Com, ditulis Jumat (22/7).
“Positif, badan otorita yang dibentuk di 10 kawasan destinasi itu langsung instruksi dari Presiden. Jadi akan lebih di dengar oleh daerah kalau garis komandonya itu dari presiden itu,” kata dia.
Memang, selama ini, pengurusan tempat pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata. Dan pada prakteknya, Kemenpar menghadapi banyak kesulitan pada saat melakukan pengembangan pariwisata, terutama untuk destinasi yang meliputi beberapa kabupaten.
“Contohnya Toba. Di Toba itu ada di delapan kabupaten yang danau Toba. Dan masing-masing daerah punya ego sendiri. Sejak 2010, Kemenpar dengan program DMO (Destination Management Organization) itu cuma berhasil mengkolaborasikan 3 kabupaten,” jelas dia.
“Sedangkan yang 5 kabupaten itu masih belum jadi karena mereka merasa ada ketidakadilan di dalam pembangunan karena pembangunan yang ada lebih menitik beratkan pada salah satu atau dua kabupaten saja. Dan itu yang menyulitkan pemerintah untuk mengintegrasikan daerah-daerah yang ada di sekeliling Danau Toba,” tambah pengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung itu.
Dengan dibentuknya badan otorita ini, selain untuk mengintegrasikan semua pembangunan di semua kabupaten yang ada di sekeliling Danau Toba juga, diharapkan juga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisatanya.
“Ini Danau Toba potensinya sangat luar biasa, tapi pembangunannya sangat lambat. Itu yang menjadi dasar sebenarnya badan otorita pariwisata begitu penting,” lanjut dia.
(Prw/Osk)
