KedaiPena.Com – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, kembali silang pendapat terkait pemerintahan di ibukota. Misalnya, tentang jumlah PNS fiktif.
Menurut Djarot, jumlah pejabat fiktif di lingkungan Pemprov DKI jumlahnya sangat signifikan. “Waduh, banyak banget itu,” ujarnya di Balaikota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/4).
Eks walikota Blitar ini berkeyakinan demikian, lantaran dirinya selalu menandatangani verbal tentang pemberhentian PNS DKI. “Paling banyak karena tidak masuk kerja,” bebernya.
Tapi menurut Ahok, jumlah PNS fiktif yang diterimanya sesuai data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), cuma 60-an orang. Namun, dia tak menampik hal tersebut bisa terjadi.
“Karena sistemnya enggak baik, kan baru kita buat,” ucap bekas bupati Belitung Timur selama 17 bulan ini pada kesempatan terpisah.
Pada kebijakan lain, keduanya juga tampak tak seirama. Contohnya, tentang wacana perluasan larangan sepeda motor melintasi Jl Sudirman dari wilayah Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Bagi Djarot, kebijakan ini sepatutnya dievaluasi dahulu secara seksama. Sepatutnya, diadakan dahulu infrastruktur dan fasilitas yang memadai, seperti transportasi massal dan electronic road pricing (ERP).
Sementara Ahok, dikabarkan bakal memutuskan kebijakan tersebut pada 14 Mei mendatang setelah berdiskusi dengan para pihan terkait dan sepekan sebelum uji coba penghapusan three in one (3 in 1) berakhir.
“Kami bahas dengan DTKJ (Dewan Transportasi Kota Jakarta) dan PT Transjakarta pada FGD (Forum Group Discussion),” kata Kabid Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI, Priyanto, terpisah.
Silang pendapat antara Ahok dan Djarot bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pun demikian, seperti dalam masalah pemberlakuan ketua RT/RW melapor melalui aplikasi Qlue, keberadaan PPSU, tingginya remunerasi bagi PNS DKI, serta megaproyek pembangunan 17 pulau buatan.
(Prw/Fat)
