KedaiPena.Com – Koalisi Pemantau Peradilan menilai Komisi Yudisial (KY) tidak serius dalam menyaring calon terbaik untuk duduk sebagai Hakim Agung. Hal ini sendiri merespon,
seleksi wawancara yang digelar oleh KY pada 2-7 Agustus terkait 24 Calon Hakim Agung (CHA).
“Sekitar 30 persen dari total CHA di tahap ini bermasalah atau diragukan independensinya,” kata Anggota Koalisi Pemantau Peradilan,Erwin Natosmal Oemar dalam keterangan tertulis, Selasa (3/8/2021).
Erwin mengatakan, hal itu terlihat dari ada hakim yang memiliki kekayaan sangat berlimpah. Bahkan memiliki rumah di kawasan elit di luar negeri, yang tentu saja tidak sesuai dengan profilnya.
Oleh karena itu, pada tahap akhir ini, Erwin meminta masyarakat serius memantau kinerja KY dalam menyaring orang-orang terbaik untuk duduk sebagai Hakim Agung.
“Jangan sampai, calon-calon yang bermasalah ini menjadi wakil tuhan yang akan menggadaikan palu keadilan,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah menyampaikan Sebanyak 24 orang dari 45 orang calon hakim agung dinyatakan lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian oleh KY. Para calon hakim agung yang lulus selanjutnya mengikuti Seleksi Wawancara yang dilaksanakan pada 3-7 Agustus 2021 di kantor KY.
Nurdjanah menuturkan, penetapan tersebut berdasarkan rapat pleno KY yang dilakukan pada Kamis (29/7) secara daring. Nurdjanah merinci, para calon hakim agung tersebut yaitu 19 orang dari jalur karier dan 5 orang jalur nonkarier.
“Para peserta wawancara akan diuji oleh panelis yang terdiri dari 7 Anggota KY, 1 orang negarawan, dan 1 orang pakar hukum. Panelis akan menggali visi, misi, komitmen, kenegarawanan, integritas dan komitmen, wawasan pengetahuan hukum dan peradilan, dan kompetensi teknis terkait penguasaan hukum formil dan materiil,” ujar Nurdjanah dalam konferensi pers daring, Jumat (30/7).
Proses seleksi dilakukan sesuai permintaan Mahkamah Agung (MA) untuk mengisi posisi 13 hakim agung yang kosong. Posisi yang dibutuhkan, yaitu dua hakim agung untuk Kamar Perdata, delapan hakim agung untuk Kamar Pidana, satu hakim agung untuk Kamar Militer, dan dua hakim agung untuk Kamar Tata Usaha Negara (TUN), khusus pajak.
Laporan: Muhammad Hafidh
