KedaiPena.Com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam keluarga mahasiswa Lebak (KUMALA) perwakilan Serang menggelar aksi didepan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) mempertanyakan kinerja Wahidi Halim dan Andika Hazrumy diakhir masa jabatannya.
Koordinator KUMALA Perwakilan Serang, Misbah menilai hingga saat ini kondisi Provinsi Banten, khususnya pada sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga birokrasi yang menjadi parameter Pemerintah Provinsi Banten masih perlu perhatian khusus.
“Dimulai dari sektor pendidikan yang menjadi penunjang sektor ekonomi seperti masalah tingkat pengangguran terbuka. Dari 2017 hingga saat ini pengangguran terbuka Provinsi Banten selalu meningkat, ini disebabkan oleh berbagai faktor,” ucap Misbah, Jumat (24/12/2021).
Menurutnya, permasalahan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten lantaran kurangnya lapangan pekerjaan, masalah ketenagakerjaan seperti banyaknya tenaga kerja asing serta ketidakmampuan SDM bersaing dengan tenaga kerja asing yang diakibatkan dari tingkat pendidikan yang rendah.
“Sumber permasalahan dari tingkat pendidikan yang rendah antara lain fasilitas sekolah dan kurangnya sekolah kejuruan yang difokuskan pada penempatan kerja sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing daerah,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya menilai sektor kesehatan menjadi sangat penting dalam pembangunan suatu daerah, dan dapat dilihat kondisi sektor kesehatan di Banten baik dari segi fasilitas maupun pelayanan dirasa masih kurang bahkan buruk.
“Bisa kita lihat contohnya di RSUD Malingping yang fasilitasnya masih kurang, masyarakat sering kali di rujuk ke rumah Ajidarmo Rangkasbitung, ini membuktikan bahwa tidak adanya perhatian dari pemerintah provinsi Banten,” katanya.
Sedangkan, sektor infrastruktur juga menjadi hal yang penting untuk menjadi penunjang ekonomi dan kesehatan. Tentu hal itu pun perlu menjadi sorotan.
“Seperti jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Cibeber hingga saat ini belum menjadi perhatian utama pemerintah provinsi Banten, sedangkan ruas jalan itu mendukung ekonomi dan kesehatan,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, kata Misbah, permasalahan korupsi di Provinsi Banten pun menjadi hal yang mengejutkan masyarakat, dimana hal itu bertolak belakang dengan misinya Pemerintah Provinsi Banten yaitu menciptakan Good Governance.
“Masalah korupsi ini seharusnya bisa diatasi dan dicegah dengan kewenangan inspektorat dan BPK sebagai pengawas pelaksanaan dan keuangan, ini menjadi bukti bahwa WH-Andika belum bisa atau gagal dalam mengentaskan korupsi di Banten,” jelasnya.
Pihaknya juga menyoroti mengenai kenaikan upah minimum provinsi yang mengakibatkan para buruh hingga saat ini terus melakukan aksi.
“Selain UMP yang menjadi perhatian buruh, juga terkait ucapan Wahidin Halim kepada aksi demo buruh yang dirasa tidak pantas,” pungkasnya.
Diketahui dalam aksi tersebut, sempat terjadi aksi saling dorong antara KUMALA PW Serang bersama pihak keamanan, ketika mahasiswa mencoba membakar ban.
Dari beberapa hal tersebut, KUMALA Perwakilan Serang menuntut Pemerintah Provinsi Banten diantaranya.
1. Tuntaskan pembangunan yang ada di Provinsi Banten dan ciptakan lapangan pekerjaan
2. Lengkapi sarana prasarana pendidikan di Provinsi Banten dan tingkatkan kualitas tenaga pengajar
3. Tingkatkan pelayanan kesehatan di provinsi Banten dan Lengkapi sarana prasarana
4. Percepatan infrastruktur dikawasan Banten Selatan dan maksimalkan perawatan jalan.
5. WH-Andika harus bertanggung jawab atas maraknya tindakan korupsi di akhir jabatan
6. Tinjau bantuan keuangan untuk kabupaten atau kota harus sesuai kebutuhan
7. Wujudkan Reformasi Birokrasi dimasa akhir jabatan Gubernur banten
8. Menuntut Wh-Andika untuk segera menyatakan permintaan permohonan maaf terkait ucapan tidak pantas kepada buruh dan harus lebih bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan di Provinsi Banten
Laporan : Muhammad Luthfi
