Kualitas Penegakan Hukum di Indonesia Rendah, DPR: Paket Kebijakan Hukum Harus Diprioritaskan


KedaiPena.Com - Banyak oknum penegak hukum justru menjadi bagian tak terpisah dari praktik mafia hukum dan mafia peradilan. Banyak oknum polisi, jaksa, panitera, hakim serta oknum pejabat tinggi di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstusi (MK) terlibat dan merusak kualitas penegakan hukum. 

Demikian dikatakan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo dalam rilis yang diterima ‎KedaiPena.Com, Kamis (13/10).

“Karena itu, masyarakat berharap banyak pada inisiatif Presiden Joko Widodo untuk melakukan revitalisasi hukum, termasuk pemberantasan pungli. Dan revitalisasi itu akan dituangkan dalam beberapa paket kebijakan hukum. Cakupan revitalisasi hukum itu memang sangat luas. Tetapi, bisa dipastikan bahwa masyarakat lebih menunggu dan memperhatikan apa yang akan diupayakan presiden untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum,” jelas dia. 



Dalam konteks ini, lanjut dia, Presiden tentu harus menyerap aspirasi masyarakat yang sudah sangat jelas kecewa dengan kualitas penegakan hukum saat ini. 

Dan ini berarti, Presiden Joko Widodo perlu memprioritaskan kebijakan yang mengarah pada upaya perbaikan kualitas penegakan hukum.



”Penegakan hukum yang rusak parah saat ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan aparat penegak hukum, melainkan karena faktor moral oknum penegak hukum dan pengawasan yang masih jauh dari efektif,” pungkas politisi Golkar tersebut.

(Prw/Apit)