KedaiPena.Com- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp6,84 triliun dalam Rencana Kerja dan Anggaran DJPb Tahun 2023. Dari total pagu ini, sekitar Rp5,6 triliun digunakan untuk Badan Layanan Umum (BLU) di bawah DJPb yang terdiri atas Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) hingga Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan sejumlah catatan. Puteri sapaanya meminta, agar anggaran riset dalam BLU BPBPKS harus dapat diarahkan kepada topik penelitian yang memberikan dampak untuk industri sawit.
“Anggaran riset dalam BLU BPDPKS harus diarahkan kepada topik penelitian yang memberikan dampak signifikan dan bisa diimplementasikan untuk pengembangan industri kelapa sawit. Begitupun, alokasi untuk pengembangan SDM yang berupa beasiswa. Saya harap kegiatan ini menyasar anak-anak dari petani sawit yang memang membutuhkan. Sehingga, begitu mereka lulus, nantinya bisa kembali untuk mengembangkan perkebunan sawit di daerahnya,” urai Puteri, Kamis,(16/6/2022).
Lebih lanjut, Puteri juga mendorong BLU PIP untuk terus meningkatkan kinerja dalam penyaluran kredit bagi pelaku usaha ultra mikro guna memberantas praktik rentenir.
“Sekitar 30 juta pelaku ultra mikro masih belum bisa mendapatkan akses pendanaan formal. Bahkan, ternyata 5 juta pelaku usaha diantaranya masih bergantung pada rentenir. Karenanya, dukungan anggaran pada BLU PIP ini harus dimaksimalkan untuk memperluas dan mempermudah akses keuangan bagi debitur ultra mikro,” tutur Puteri.
Selain itu, Puteri mengingatkan BLU PIP untuk mengawasi kinerja tenaga pemasar di lapangan.
“Jangan hanya karena mengejar target, jadinya malah memaksa calon nasabah yang sebenarnya tidak layak. Akhirnya, dana yang diterima justru untuk konsumsi. Sehingga, begitu mereka tidak mampu bayar, malah membebani kelompoknya. Padahal, tujuan kredit ini untuk mendanai kegiatan usaha,” beber Puteri.
Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini mengingatkan BPDLH untuk mengoptimalkan pengelolaan dana lingkungan hidup.
“Saya harap anggaran yang kita sepakati untuk BPDLH dapat dipergunakan untuk mendukung fungsi BPDLH dalam mengejar komitmen pendanaan global yang dicanangkan untuk mendukung pencapaian target NDC Indonesia, yaitu 41 persen penurunan emisi gas rumah kaca dengan bantuan internasional pada tahun 2030,” pungkas Puteri.
Laporan: Muhammad Hafidh
