KedaiPena.Com– Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengkritik pemerintah lantaran hingga saat ini belum ada provinsi yang memiliki kemandirian secara fiskal. Anis begitu ia disapa mengingatkan tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD yang dilakukan oleh kementerian Keuangan.
Anis menyampaikan selama ini banyak permasalahan sangat umum dan terjadi berulang-ulang setiap tahun. Padahal dampak TKDD dirasakan secara langsung oleh daerah. Proporsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pusat hampir di semua daerah, sebesar 20%-80%.
“Jika transfer dari pusat telat, daerah kesulitan. Hal ini menunjukkan, kemandirian fiscal daerah belum tercapai,” kata Anis dalam keterangan tertulis, Kamis,(7/12/2023).
Anis melanjutkan, masalah lain yang sering ditemukan ialah ketika transfer pusat sudah masuk namun dana belum bisa dicairkan karena juknisnya belum lengkap. TKDD sendiri ditujukan untuk mendorong Pembangunan di daerah.
“Daerah terhambat untuk melakukan pembangunan,” jelas Anis.
Anis turut menyoroti pernyataan Kementerian Keuanga yang menyebut kinerja realisasi APBN Provinsi Bali pada triwulan ketiga dinilai sangat baik. Sementara BAPPENAS menyebutkan banyak hal yang perlu diperbaiki dan belum terkategori baik.
“Perbedaan persepsi antara Kemenkeu dengan BAPPENAS terjadi karena di satu sisi Kemenkeu sudah merasa melakukan transfer ke daerah, disisi lain BAPPENAS belum melihat adanya Pembangunan. Kementerian keuangan harus memperbaiki masalah-masalah yang terjadi berulang setiap tahun,” tegas Anis.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan BPK yang melakukan audit terhadap keuangan daerah juga perlu transparan melihat dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan penduduk di daerah-daerah metropolitan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin kesejahteraan penduduknya. Karenanya BPK Perlu menyajikan data apakah penduduk di daerah metropolitan turut Sejahtera atau tidak,” tandas Anis.
Laporan: Muhammad Lutfi
