KedaiPena.Com- Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan kembali mendapatkan kritik. Hal ini didapat setelah melontarkan kritik dengan pembangunan jalan tol era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam pidatonya, eks Gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa pembangunan jalan nasional tak berbayar di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dua kali lebih panjang dibandingkan era Presiden Jokowi.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid menegaskan, pidato yang disampaikan Anies Baswedan merupakan sebuah fakta. Lewat fakta itu, Anies menyampaikan tentang arah pemerintahan SBY.
“Saya pikir apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan adalah fakta. Lewat fakta tersebut capres koalisi kami ingin pula menyampaikan tentang arah kebijakan pemerintahan masa SBY,” kata Anwar Hafid kepada awak media, Selasa,(23/5/2023).
Anwar Hafid menegaskan, bahwa arah kebijakan di masa pemerintahan SBY kala itu yang dibangun ialah jalan publik bukan privat seperti tol.
“Bahwa yang dibangun adalah jalan publik bukan jalan privat seperti jalan tol,” ungkap Anwar Hafid.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah atau Sulteng ini mengakui, saat ini yang paling utama bukan pembangunan jalan tol. Menurutnya, yang penting saat ini ialah pembangunan transportasi publik seperti jalan nasional atau negara.
“Secara pribadi menurut saya hal yang paling urgent adalah transportasi publik utamanya jalan-jalan negara yang belum maksimal jalan-jalan propinsi dan kabupaten dan kota yang tidak bisa dibiayai daerah,” papar Anwar Hafid.
Anwar Hafid mengingatkan, jika tugas pemerintah pusat dan daerah saat ini adalah dengan melayani masyarakat utamanya di daerah terbelakang, terluar dan terjauh atau yang lebih dikenal dengan 3 T.
“Karena tugas pemerintah adalah melayani masyarakat utamanya di daerah terbelakang terkuar, terjauh dan daerah-daerah kawasan industri dan wisata,” pungkas Anwar Hafid.
Laporan: Tim Kedai Pena
