KedaiPena.Com – Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels) Ubedilah Badrun menilai, lemahnya pemerintah dalam melakukan perencanaan anggaran penanganan Covid-19.
Hal tersebut disampaikan oleh Ubed sapaannya saat menanggapi proyeksi Sri Mulyani yang menyebut dana penanganan penyebaran Corona dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) melonjak hingga Rp 905,1 triliun.
Jumlahnya naik signifikan dari sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp677 triliun. Pemerintah sendiri awalnya mengalokasikan sebesar Rp405,1 triliun untuk anggaran penanganan Corona dan PEN.
“Ini pembengkakkan anggaran yang luar biasa dan aneh karena naik hampir 100%,” ujar Ubed kepada wartawan, Rabu (24/6/2020).
Selain itu, kata Ubed, hal krusial dan yang patut dikritik adalah peruntukan serta transparansi uang anggaran penanganan Corona yang mencapai Rp900 triliun.
“Transparansi sangat penting untuk diungkap ke publik. Jika pembiayaanya lebih dari 50% justru untuk menyuntik BUMN ini keliru besar,” ungkap Ubed.
Ubed melanjutkan, kenaikan anggaran penanganan Corona juga akan memungkinkan munculnya tafsir perampokan dana Covid-19 oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Padahal, lanjut Ubed, yang sedang sekarat dan yang harusnya menjadi skala prioritas adalah fasilitas rumah sakit dan segala kebutuhan untuk menolong rakyat banyak.
“Selain itu jika untuk menolong rakyat dibidang ekonomi harusnya yang banyak ditolong adalah UMKM, pedagang kaki lima, pedagang pasar, usaha rakyat kecil, petani dan nelayan, bukan BUMN yang kinerjanya bahkan publik tidak tau,” tandas Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.
Laporan: Muhammad Lutfi
