KedaiPena.Com- Langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang membatasi anggaran sosialisasi empat pilar kebangsaan mendapatkan kritik dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau biasa disapa Bamsoet.
Bamsoet di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR RI di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/7/2023), menyebut bahwa anggaran sosialisasi empat pilar tidak menjadi skala prioritas dari Sri Mulyani.
“Walaupun anggaran untuk itu selalu dibatas-batasi oleh Menteri Keuangan, yang mungkin saja hal tersebut dianggap tidak masuk dalam skala prioritas,” kata Bamsoet.
Bamsoet menegaskan, perubahan kedudukan, wewenang, dan tugas MPR sebagai konsekuensi dari perubahan UUD 1945, tidak lantas mengurangi eksistensi MPR sebagai lembaga negara yang mengemban visi sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat. Menurut dia, perwujudan visi tersebut penting untuk membangun karakter bangsa sehingga MPR terus melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan.
“MPR tetap mengampu tugas yang mulia, yaitu membangun karakter bangsa melalui sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, atau dikenal dengan Empat Pilar MPR RI,” tandas Bamsoet.
Pada kesempatan itu, Bamsoet juga sempat memberikan klarifikasi soal usulannya untuk mengembalikan kedudukan dan kewenangan MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Usulan ini disampaikan Bamsoet dalam pidato di Sidang Tahunan MPR pada Rabu, 16 Agustus 2023 lalu.
Menurut Bamsoet, MPR hanya ingin terlibat aktif menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak ada jalan keluarnya di konstitusi Indonesia.
“MPR kemarin sudah ramai dibicarakan, padahal kita hanya bicara tentang kewenangan yang bisa kita harapkan kembali dimiliki oleh MPR, kewenangan subjektif superlatif agar kita MPR mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak ada jalan keluarnya di konstitusi kita,” pungkas Bamsoet
Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR ini dihadiri juga oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Ketua MK Anwar Usman, Men-PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto dan Wakapolri Komjen Agus Andrianto, Menparekraf Sandiaga Uno dan Menseskab Pramono Anung.
Selain itu, hadiri juga pimpinan MPR, yakni Yandri Susanto, Jazilul Fawaid, Arsul Sani, Hidayat Nur Wahid, Fadel Muhammad dan Ahmad Basarah.
Laporan: Tim Kedai Pena
