KedaiPena.Com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI Jumat lalu menyebut telah terjadinya penurunan prevalensi stunting dari 37 persen pada 2014 menjadi 21,5 persen di tahun 2023.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menegaskan, pidato Kenegaraannya Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI tersebut tak sesuai fakta. Pasalnya, jika berkaca dari prevalensi stunting 2022-2023 hanya turun 0,1 persen.
“Sayangnya prevalensi stunting 2022 – 2023 hanya turun 0,1 persen,” kata dia, Minggu,(18/8/2024).
Menurutnya, penurunan stunting masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 14 persen di tahun 2024.
Baca Juga:Perbanas Institute Luncurkan Program Doktor Manajemen Berkelanjutan Pertama di Indonesia
“Janganlah berbangga dengan capaian tersebut karena masih jauh dari target. Justru harus dilakukan evaluasi menyeluruh mengapa pemerintah gagal mencapai targetnya” terangnya.
Baca Juga:Niat Jahat dan Pelanggaran Hukum UU Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (Bagian 2)
Oleh sebab itu, politisi asal Jawa Barat ini meminta pemerintah agar terus menguatkan program penurunan prevalensi stunting yang difokuskan kepada keluarga pra-sejahtera.
“Intervensi terhadap keluarga pra-sejahtera ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Para remaja, calon pengantin, ibu hamil dan keluarganya harus mendapat perhatian serius. Bahkan, perlu disiapkan insentif finansial untuk memeriksa dan memenuhi kebutuhan makanan bergizi mereka,” katanya.
Selain soal prevalensi stunting, Netty juga memberikan catatan soal capaian kesehatan yang disampaikan presiden.
“Kita masih punya PR yang besar pada sistem kesehatan nasional, terutama terkait implementasi jaminan kesehatan nasional. Masih banyak rakyat Indonesia yang menunggak iuran BPJS sehingga terkendala dalam layanan jaminan kesehatan,” katanya.
Selain itu, menurutnya, fasilitas kesehatan kita terutama di daerah 3T masih sangat kurang dan kondisinya tidak layak.
“Harus ada political will dari pemerintah untuk menyiapkan tenaga medis, obat-obatan, alat-alat kesehatan dan fasilitas lain, termasuk dukungan infrastruktur di daerah tersebut,” katanya.
“79 tahun kita sudah merdeka, tapi masih banyak warga negara Indonesia yang kalau sakit dan mau berobat harus ditandu secara tradisional ke fasilitas kesehatan yang kondisinya juga mengenaskan,” tambahnya.
Netty berharap pemerintahan era berikutnya dapat memperbaiki sistem kesehatan nasional secara baik dan nyata.
“Buktikan janji-janji kampanye pada rakyat, jangan hanya jadi slogan dan jargon. Rakyat menantikan makna hakiki kemerdekaan dalam kehidupan yang adil dan sejahtera,” tandasnya.
Laporan:Tim Kedai Pena
