KedaiPena.Com – Anggota DPR RI dari fraksi partai Demokrat, Sartono Hutomo menilai, kebijakan pemerintah yang mengeluarkan program kartu pra kerja dalam bentuk digital sebagai upaya membantu kaum pekerja yang terdampak Covid-19 berbelit-belit.
“Mau kasih bantuan kok mesti lewat aplikasi gitu. Mestinya konkret saja kalau mau kasih bantuan. Rakyat hari ini butuh makan, bukan aplikasi,” kata Anggota Komisi VII DPR RI itu, Jumat,(17/4/2020).
Selain itu, lanjut dia, penggunaan anggaran di balik program tersebut juga perlu dipertanyakan.
“Anggaran gede itu loh Rp6.5 triliun. Harus transparan donk mulai dari ada tidaknya tender misalnya karena itu anggaran milik masyarakat bukan korporasi,” sindirnya.
“Ketimbang bikin aplikasi yang mahal begitu. Sebaiknya langsung saja diberikan tunai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kalau lewat aplikasi gitu, kita gak tahu transparansi datanya seperti apa. Apa betul yang daftar orang yang terdampak atau gimana?” tandasnya.
Selain soal itu, Sartono pun mengaku tidak habis pikir dengan sikap pemerintah di tengah urusan wabah ini belum selesai.
“Mestinya fokus urus penanganan wabah ini bukan ngomongin yang lain. Soal pariwisata sebaiknya nanti dululah diomonginnya,” tegas Politisi Demokrat itu.
Tak hanya itu, Sartono pun menyarankan agar ada realokasi anggaran yang lebih besar untuk fokus menangani pandemi ini.
“Anggaran infrastruktur sebaiknya dialihkan saja untuk penanganan Covid-19. Toh bikin infrastruktur ditengah kondisi seperti ini juga tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian,” ujarnya.
Sartono juga menyarankan agar pemerintah saat ini untuk banyak berdiskusi dengan berbagai pihak dalam menangani kondisi saat ini.
“Jangan gengsi mesti banyak mendengar masukan dari masyarakat. Minta saran dan masukan dari pemerintah sebelumnya misalnya yang sudah punya pengalaman selama sepuluh tahun,” pintanya.
“Kita sama-sama selamatkan bangsa dan negara ini harusnya cara berpikirnya jangan lagi ada gengsi-gengsi,” tandas Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Perekonomian Nasional ini.
Laporan:Muhammad Hafidh
