KedaiPena.Com – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta, para menteri dan kepala lembaga pemerintahan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memperbaiki pola komunikasi di ruang publik.
Hal itu disampaikan Syarief Hasan merepons klaim Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menyebut jika dunia usaha meminta agar Pemilu 2024 diundur dan jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 2027.
“Para menteri, kepala lembaga pemerintahan harusnya memperbaiki pola komunikasi dengan tidak mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dan berpotensi merusak konstitusi negara kita.”, ungkap Syarief Hasan, Selasa, (11/1/2022).
Syarief Hasan juga memandang, klaim yang disampaikan Bahlil Lahadalia berpotensi bertentangan dan merusak konstitusi negara kita.
Pasalnya, tegas Syarief Hasan, di dalam UUD NRI 1945 menerangkan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun.
“Pemunduran jadwal Pilpres 2024 juga berpotensi memperpanjang masa jabatan Presiden yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara.”, ungkap Syarief Hasan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyayangkan, klaim yang disampaikan Bahlil Lahadalia. Pasalnya sebagai menteri, kata Syarief Hasan, Bahlil semestinya paham dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.
“Saya tentu menyayangkan pernyataan yang keluar dari mulut seorang menteri. Seorang menteri, pejabat negara memahami ketatanegaraan Indonesia khususnya UU Dasar NRI 1945”, ungkap Syarief Hasan.
Syarief Hasan pun meminta, agar semua pihak sebagai warga negara Indonesia harus taat terhadap konstitusi negara.
“Partai Demokrat melihat bahwa alasan Menteri Bahlil Lahadalia tidak bisa menjadi alasan dimundurkannya Pilpres 2024 karena berpotensi bertentangan dan merusak konstitusi UUD NRI 1945 “, tutup Syarief Hasan.
Laporan: Muhammad lutfi
