KedaiPena.Com -Â Maraknya kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2009 hingga 2014 lalu, membuat Sumatera Utara menjadi sorotan utama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk melakukan pencegahan serta penindakan kasus korupsi di Sumut.
Secara konkret KPK pun menjalin kerjasama dengan Pemprovsu melalui penandatanganan komitmen bersama tentang program pemberantasan korupsi terintegrasi di Sumatera Utara, yang digelar di aula Martabe Pemprov Sumut, Kamis (6/4).
Pimpinan KPK, Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan menyebutkan, kedepan Sumatera Utara diharap menjadi contoh dan menjadi base praktis bagi provinsi-provinsi lainnya di Indonesia dalam bidang pencegahan dan penindakan kasus korupsi.
Terlebih lagi menurutnya, pada tahun 2016 lalu, KPK telah melakukan pelatihan terhadap 17 provinsi di Indonesia di Jawa Barat. Dimana salah satu provinsi yang menjadi peserta pelatihan adalah provinsi Sumut.
“Saya berharap Sumatera Utara ini nantinya bisa menjadi contoh dan menjadi base praktis untuk provinsi-provinsi lainnya. Dan untuk tahun ini nanti, karena memang aplikasi sistem yang dimiliki oleh Sumut ini cukup baik, makanya kita harapkan juga 17 provinsi lainnya bisa belajar dari sini,†katanya.
Basaria mengatakan, penandatanganan yang dilakukan tidak sekedar seremonial saja. Untuk diharapkan penerapan secara praktis mencegah dan menindak perilaku korupsi dapat berjalan maksimal.
“Jangan contohnya hanya dari Jawa saja, tetapi sekali-kali diluar Jawa juga harus ada contoh yang baik. Makanya case praktis ini kita bawa ke provinsi-provinsi lainnya. Dan hal itu harus benar-benar kita pacu dan kita running, jangan cuma launching saja kemudian tidak jadi. Itulah yang menjadi harapan kita,†jelasnya.
Disinggung soal apakah nantinya akan ada kemungkinan APBD Sumut di upload kedalam aplikasi agar masyarakat juga bisa mengetahuinya, Basaria meminta agar masyarakat dapat bersabar.
Karena menurutnya, saat ini masih dalam proses launching aplikasi. Selain itu juga, jelasnya, untuk tahun 2017 ini seharusnya dikerjakan di tahun 2016 yang lalu.
“Jadi gak mungkin anggaran 2017 ini masuk di tahun ini juga. Nah nanti di tahun 2018, kita berharap sudah 100%, karena 3 bulan sebelumnya itu seharusnya sudah dimasukkan. Jadi begitu dia prosesnya,†terangnya.
Laporan: Iam
