Jakarta, Kedaipena.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah mengantongi berbagai bukti dalam kasus dugaan suap bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT. Humpuss Transportasi Kimia (PT. HTK).
Termasuk didalamnya, dugaan keterlibatan sejumlah petinggi PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog), dan PT. Humpuss Transportasi Kimia (PT. HTK).
“Kalau informasi sudah banyak yang diperoleh KPK, antara PT Pupuk Indonesia,
PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT HTK, itu kan pemetaan sejak awal yang kami lakukan. Karena sejak awal diduga PT HTK ini meminta bantuan BSP untuk kemudian bisa membangun kerjasama kembali dengan PT Pilog. Sampai akhirnya kerjasama itu terjadi untuk pengangkutan produk-produk dari PT pupuk Indonesia tersebut,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/5).
Pernyataan tersebut juga berkaitan dengan diperiksa kembalinya, Direktur Pemasaran PT. Pupuk Indonesia Achmad Tossin Sutawikara pada hari ini. Achmad Tossin diketahui diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Asty.
Lembaga antikorupsi menaruh perhatian besar terkait kerjasama sejumlah perusahaan tersebut. Pasalnya, KPK menduga terjadi praktik rasuah dalam proses tersebut. Bukti dugaan keterlibatan sejumlah petinggi perusahaan tersebut saat ini sedang dikuatkan penyidik KPK.
“Nah tentu kami juga mendalami, karena sebelumnya KPK sudah melakukan penggeledahan di kantor PT Pupuk dan anak perusahaannya, atau pihak-pihak yang terkait disana, tentu kami perlu mengklarifikasi dokumen-dokumen tersebut. Proses sampai MOU, proses sampai penunjukan itu juga menjadi perhatian KPK. Karena dalam kasus ini suap ya, yang diduga mempunyai peran dan menerima uang adalah tersangka BSP, sebagai penerima, dan juga pihak pemberinya,” ucap Febri.
Kasus itu diketahui telah menjerat Manager PT. Humpuss Transportasi Kimia (PT. HTK) Asty Winasti (AWI), anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dan tangan kanan Bowo sekaligus pegawai PT. Inersia bernama Indung.
Bowo dan Indung diduga menerima suap dari Asty. KPK menduga ada pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait kerja sama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk menggunakan kapal PT HTK.
Bowo diduga meminta fee kepada PT Humpuss Transportasi Kimia atas biaya angkut yang diterima sejumlah USD 2 per metric ton. Bowo diduga telah menerima suap beberapa kali dari PT Humpuss.
KPK menduga Bowo tak cuma menerima uang dari satu sumber karena lembaga anti-rasuah itu mendapatkan bukti telah terjadi penerimaan lain terkait jabatan Bowo, selaku anggota DPR. Salah satunya, Bowo diduga menerima uang Rp 2 miliar dari Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.
Dalam proses penyidikan kasus ini KPK telah menyita uang Rp 8 miliar dalam bentuk 400 ribu amplop berisi pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu. Uang itu disita penyidik KPK dari kantor PT Inersia Tampak Engineer di Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
KPK menduga uang dalam amplop itu dipersiapkan Bowo untuk serangan fajar. Dalam Pemilu 2019 ini, Bowo kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI.
