KedaiPena.Com- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nurhayati Effendi mengingatkan, sejumlah permasalahan di Indonesia tidak akan selesai apabila budaya korupsi masih merajalela diseluruh lembaga dan kementerian.
Hal tersebut disampaikan oleh Nurhayati begitu ia disapa menanggapi dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker RI.
“Tentunya tidak akan tercapai apabila budaya korupsi masih merajalela diseluruh lembaga dan kementerian,” kata Nurhayati, Minggu, (20/8/2023).
Nurhayati turut memaparkan setumpuk masalah di Indonesia yang harus diselesaikan pemerintah saat ini. Permasalahan itu, kata Nurhayati, mulai dari penurunan stunting hingga peningkatan lapangan pekerjaan yang harus dikejar dan diselesaikan.
“Masih banyak masalah di Indonesia yang harus dikejar seperti penurunan stunting, peningkatan lapangan pekerjaan, pelatihan-pelatihan keahlian, sarana prasarana pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain yang membutuhkan anggaran besar,” jelas Nurhayati.
Nurhayati berharap agar kedepan kasus-kasus korupsi di Indonesia bisa hilang secara menyeluruh. Nurhayati menekankan pentingnya hal tersebut demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Tentunya kecewa dan berharap kasus-kasus korupsi bisa dihilangkan demi masa depan RI yang lebih baik,” papar Nurhayati.
Meski demikian, Legislator asal Jawa Barat atau Jabar ini pun enggan berspekulasi soal proses hukum dari dugaan korupsi di Kemenaker. Nurhayati pun meminta semua pihak dapat menghormati proses hukum yang ada disana.
“Ya tentunya dan kita tunggu proses hukumnya kita tidak perlu berspekulasi dahulu wait and see saja,” tandas Nurhayati.
Sebelumnya, Kepala Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Chairul Fadly, membenarkan giat yang dilakukan KPK di kantor Kemnaker pada Jumat (18/8). Namun, ia mengaku tak mengetahui apa yang diamankan dari penggeledahan tersebut.
Dia mengatakan, tim KPK mendatangi kantor Kemnaker yang ada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada siang dan selesai pada sore hari.
“Mereka datang ke salah satu unit di Kemnaker yang membidangi Pekerjaan Migran Indonesia. Kalau dulu kita kenal direktoratnya PPTKLN,” kata Chairul kepada wartawan.
“Mereka mungkin mencari informasi dan data. Tapi secara pasti saya belum mengetahui secara detail. Untuk hal ini kami Kemnaker, akan terus memberikan informasi dan membantu informasi apabila informasi sudah kita dapatkan secara utuh,” imbuh dia.
Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengantongi nama tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI).
“Sebagai tersangka, salah satunya Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan I Nyoman Darmanta,” kata sumber yang mengetahui perihal tersebut seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu (19/8/2023).
Adapun sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) membenarkan adanya penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabiro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan KPK menggeledah ruangan di Unit Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Laporan: Tim Kedai Pena
