KedaiPena.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah kembali menjadi sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini lantaran maraknya baliho berisi wajah Ketua KPK Filri Bahuri yang berisikan pesan antikorupsi.
Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menuturkan, jika KPK merupakan institusi hukum yang strategis dan diandalkan. Namun, saat ini KPK digerogoti perilaku dari oknum organnya sendiri dan fenomena yang cendrung gimmick.
“Menimbulkan reaksi keresahan dan kritik tajam dalam masyarakat, merupakan bagian hal-hal yang dipertontonkan di panggung KPK sendiri, perilaku ini cendrung akan mengalami kemerosotan, seolah menjadi sarana permainan padahal masih banyak tugas urgent lainnya KPK,” kata Azmi, Minggu,(20/2/2022).
Azmi menuturkan, daripada kampanye dan sosialisasi yang terkesan gimmick, semestinya Ketua KPK Firli Bahuri lebih fokus pada beberapa kasus yang belum tuntas.
“Misalnya kasus etik Wakil Ketua KPK
Lili Pintauli Siregar beririsian peristiwanya dominasi dengan perbuatan pidana termasuk perbuatan kebohongan publiknya,” papar Azmi.
Hal ini, kata Azmi, termasuk kegagalan KPK terkait belum tertangkapnya Harun Masiku yangsudah 2 tahun. Belum lagi laporan rekening- rekening yang diduga bermasalah yang ditemukan PPATK atau BPK.
“Ini Pekerjaan Rumah (PR) yang lebih urgent, kok masih belum tuntas di KPK. Seolah KPK mempertontonkan kegagalannya sendiri dalam menjaga penegakan hukum,” papar Azmi.
Azmi menjabarkan, corruption related crimes yang juga dimaknai sebagai kejahatan- kejahatan lain terkait dengan korupsi kejahatan ekspor fiktif. Termasuk, pengiriman barang dengan memalsu dokumen dan dapat saja terjadi gratifikasi pada oknum pejabat.
“Semestinya dapat ungkap, berantas dan tangkap kejahatan ini termasuk atensi KPK lagi pada bidang kejahatan perpajakan serta kaitannya dengan proses perkembangan ekonomi, disinilah fungsi utama ekssistensi KPK. Semestinya capaian KPK dapat lebih optimal dibidang pengungkapan kejahatan kejahatan karakteristiknya begini,” tegas Azmi.
Dengan demikian, tegas Azmi, keadaan saat ini di KPK dapat menimbulkan tanda tanya publik sekaligus jadi tolok ukur indikator fase suatu kemunduran yang menuju pelemahan dalam penegakan hukum.
“Apalagi keberadaan Dewas diketahui tidak dapat maksimal dalam menerapkan fungsinya misal dalam kasus Lili Pintauli yang diputuskan melakukan pelanggaran etik yang berspektrum dominasi tindak pidana, Dewas terkesan pasif, tidak menuntaskan persoalan,” papar Azmi.
Azmi menegaskan, hal ini juga merupakan penyelewengan dari fungsi Dewas bukan pula justru menghindar ataupun melempar tanggung jawab kepada instansi lain.
“Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely.
Apabila KPK dengan irama begini dibiarkan dan tidak menyadari segala konsekuensi dan implikasi dari bahaya pembiaran ini ,KPK kedepan akan kurang optimal malah menuju pada penyimpangan dan pembusukan organ KPK,”ungkap Azmi.
Azmi menambahkan, bila KPK bekerja setengah setengah begini, kurang optimal, jangan salahkan kalau ada pikiran liar dari masyarakat. Termasuk, beranggapan KPK lari dari tujuan.
“Seolah- olah ada maksud untuk menunda, menghindari, tidak mem-follow up kasus- kasus strategis yang jadi Pr prioritas KPK yang terkesan KPK membeda bedakan pelaku pelanggar hukum( tebang pilih),” papar Azmi.
Azmi menegaskan, untuk menyelamatkan KPK perlu usaha kesadaran bersama dan proses keterbukaan pada publik yang kini tidak dapat dihindari lagi akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk dukungan media massa yang objektif serta bertanggungjawab.
“Karena pada akhirnya tujuan bangsa guna mewujudkan kemanusiaan dan keadilan itulah yang harus dimenangkan salah satunya melalui peran optimal lembaga KPK,” pungkas Azmi.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri angkat bicara mengenai maraknya baliho berisi wajahnya yang menjadi perbincangan di jagat maya yang berisikan pesan antikorupsi.
Dikutip melalui akun Twitter @firlibahuri, ketua KPK tersebut merespon bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pihak yang memasang dan lokasi baliho itu berada.
“Terus terang saya tidak tau siapa dan di mana semua [baliho] itu dipasang. Masyarakat yang banyak aspirasinya. Jika itu dimaksudkan untuk mendukung kerja KPK, [maka] saya mengucapkan terima kasih. KPK adalah penegak hukum yang independen. Salam Anti Korupsi!,” katanya, dikutip melalui akun Twitter @firlibahuri, Minggu (20/2/2022).
Laporan: Sulistyawan