KedaiPena.com – Wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang muncul dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati dianggap tidak pantas disuarakan. Dan narasi seperti itu adalah narasi yang tidak mencerdaskan bangsa.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengungkapkan ketidaksetujuannya atas pernyataan mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri.
“Kalau saya menilai ini hanya kegelisahan dari seorang Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP, dimana banyak anak buahnya yang tertangkap karena kasus korupsi,” kata Jerry, Selasa (22/8/2023).
Ia mengimbau kepada, tak hanya Megawati, tapi juga kepada seluruh pihak yang selama ini terkesan melemahkan keberadaan KPK.
“KPK ini kan lahir saat zamannya Gus Dur, yang pendampingnya adalah Megawati. Setelah Gus Dur lengser, kan Megawati yang berkuasa. Tak bisa lah, dia memperlemah. Harusnya memperkuat. Kalau ada kesalahan, harusnya dibenahi, bukan dihilangkan. Wacana pembubaran KPK itu narasi yang tidak mencerdaskan bangsa,” ujarnya.
Jerry menilai kinerja KPK saat ini, walaupun belum lah optimal tapi juga tidak mandul. Diungkapkan oleh Pengamat Politik Amerika Serikat ini, nilai KPK saat ini belum lah A. Masih ada minusnya. Tapi bukan berarti harus dibubarkan.
“Pengusutan kasus masih dilakukan KPK. OTT juga masih dilakukan. Kalau saya lihat masih baik kinerja KPK. Megawati mungkin mengkhawatirkan sesuatu hal. Sehingga menjadi pragmatis, skeptis dan apatis,” ujarnya lagi.
Ia menegaskan KPK harus didorong untuk lebih memperkuat eksistensinya di dunia pemberantasan korupsi.
“Saya sangat mendukung KPK menyelesaikan dan menangkap Harun Masiku. Tahun-tahun kedepannya, KPK harus lebih masif melakukan perbaikan pengungkapan kasus korupsi. Tidak boleh takut,” kata Jerry lebih lanjut.
Jerry mengingatkan bahwa penghapusan KPK ini merupakan impian dari para koruptor.
“Jangan pernah ada wacana untuk membubarkan KPK. Yang harus dilakukan adalah mendorong KPK untuk menjadi lebih baik. Malah kalau perlu KPK menjadi lembaga satu-satunya yang mengurus korupsi. Bukan Kejagung atau Kepolisian. Tentunya, KPK juga perlu berbenah menjadi lebih baik. Disejajarkan dengan DPR, sebagai lembaga tinggi negara, Ketua KPK bukan diangkat oleh Presiden,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
