KedaiPena.Com – Ketua Divisi Sosialisasi KPAI Erlinda mengatakan, perlunya komitmen dari pemerintah untuk penanganan balita yang berdampak buruk akibat vaksin palsu
“Pemerintah harus turut memastikan hak untuk mendapatkan perawatan, serta ganti rugi secara ril dan materil. Untuk itu kita berharap Pemerintah dapat membuka informasi seluas-luasnya terkait dampak dari vaksin ini. Namun, tidak membuat masyarakat resah,” tuturnya saat di temui di kantor KPAI, Jakarta, Rabu (28/6).
Lebih lanjut ia menjelaskan, masyarakat harus bisa mengadukan siapapun oknum yang terlibat dalam pembuatan vaksin palsu tersebut. Dan harus yakin bahwa kepolisian akan memberikan yang terbaik, sehingga bisa memberikan efek jera bagi para pemalsu vaksin.
“Kita juga harus mendorong adanya evaluasi eksternal yang dilakukan Pemerintah. Karena ini adalah kepentingan untuk bersama, maka dari itu kami (KPAI) harus dilibatkan dalam satgas vaksin ini,” sambungnya.
“Hari ini kita juga berbagi tugas untuk mencari tahu kelanjutan dari kasus ini. Tetapi, selain itu, KPAI juga harus berperan untuk memastikan hak anak yang diberikan oleh penyelenggara negara. Serta turut mengedukasi kepada masyarakat untuk tidak khawatir terhadap vaksin imunisasi yang akan diberikan keada anak mereka,” tutup Erlinda.
(Prw/Pit)Â
