KedaiPena.Com – Popularitas Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir terjungkal di tengah masa pandemi Corona atau Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan dalam Survei yang dirilis oleh ndonesia Political Opinion (IPO) tentang Evaluasi Publik: Penanganan Pandemik Covid-19, dan Implikasi Sosiopolitik Nasional, Sabtu (4/7/2020).
“Pada pengukuran popularitas menteri di masa pandemi, Prabowo hanya mendapat penilaian 9.6 persen atau berada di urutan ke 13. Penilaian publik ini berdasarkan aktifitas menteri di masa pandemi,” kata Direktur IPO Dedi Kurniyah Syah.
Dedi menambahkan, rendahnya penilaian terhadap Prabowo menandai jika publik merasa selama pandemi kontribusi atau peran menteri pertahanan ini rendah.
“Sementara menteri teratas dalam perolehan respon adalah mereka yang rata-rata memiliki kebijakan selama pandemi, Airlangga Hartarto dengan kebijakan kartu prakerja dinilai popular 48.3 persen. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan kebijakan penundaan pilkada 44.6 persen, dan posisi ketiga Menteri Pariwisata Wishnutama dengan kebijakan penutupan pariwisata dengan 42.8 persen,” jelas Dedi.
Menariknya, kata Dedi, Tito Karnavian dalam survei IPO periode pertama kabinet dinilai publik sebagai menteri paling diragukan, dan terus membaik di survei 100 hari kinerja kabinet, hingga periode satu tahun kabinet semakin membuktikan jika ia berhasil meyakinkan publik.
“Kondisi Tito Karnavian berbanding terbalik dengan Prabowo, bahkan Erick Thohir, di awal penunjukkannya mendapat respon positif dan Presiden dianggap tepat memilih mereka, kini setelah satu tahun berkhidmat, keduanya semakin memburuk di mata publik,” ungkap Dedi.
Perlu dicatat, kata Dedi, popularitas Menteri ini terdiri dari dua respon, yakni respon prestasi (positif) dan respon negatif.
Sehingga, nama menteri dengan popularitas tinggi, belum tentu populer karena prestasi, bisa saja karena kebijakan yang justru dianggap negatif dan tidak disukai publik.
“Munculnya Tito Karnavian sebagai menteri paling responsif, sangat mungkin karena kebijakan penundaan pilkada, publik menilai ini tepat di masa pandemi. Tetapi menteri yang seharusnya paling sibuk saat pandemi justru mendapat penilaian tidak baik, yaitu menteri sosial Juliari Batubara yang hanya dinilai 11.8 persen,” jelas Dedi.
“Termasuk Prabowo Subianto dan Erick Thohir, meskipun populer sejak awal kontestasi pilpres, keduanya gagal mempertahankan kepercayaan publik terkait kinerja, keduanya hanya memperoleh penilaian rendah, 15.7 persen untuk Prabowo dan 17.2 persen untuk Erick Thohir,” pungkas Dedi.
Laporan: Muhammad Hafidh
