KedaiPena.Com – Masyarakat Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang mengaku siap mempertahankan tanah miliknya di areal eks HGU PTPN II.
“Kami siap tumpah darah untuk mempertahankan tanah milik kami ini yang sudah lama kami kuasai dan bercocok tanam. Hasil dari pertanian usaha selama ini untuk memenuhi kebutuhan kami dan anak sekolah. Jadi kami harap Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pangdam, anggota Dewan berpihak kepada rakyat,†ujar warga bermarga Perangin-angin diamini warga lainnya bermarga Tarigan, Karo dan Ginting kepada wartawan, Minggu (5/1)..
Warga mengungkapkan bahwa di akhir Desember 2016 lalu ada intimidasi dari sejumlah oknum berseragam TNI diduga dari kesatuan Zipur dengan mengerahkan sejumlah beko dan greder untuk melakukan pengorekan parit pembatas areal tanah eks. PTPN II tersebut.
Berdalih perintah atasan, sejumlah oknum prajurit TNI AD, melakukan okupasi besar-besaran di Kebun Bekala PTPN II dengan mengerahkan sejumlah alat berat beko dan greder. Informasi menyebutkan, para prajurit TNI tersebut melakukan aksinya sejak akhir desember 2O16 dan berlanjut sampai hari ini.
Tindakan tersebut menjadikan suasana masyarakat sekitar Kebun Bekala menjadi mencekam. Warga menyebut telah berulang kali menstop dan melarang supaya kegiatan tersebut dihentikan.
“Kita berharap pemerintah bersikap jujur, keberadaan oknum TNI itu di areal itu untuk kepentingan siapa? Kabar yang tak sedap, tanah milik kami itu akan dikuasai pihak swasta untuk dibuat perumahan mewah. Nah kenapa mesti rakyat disakiti,†tambah warga.
Patut dicatat, pendistribusian tanah seks HGU seluas 5 ribuan hektar yang pernah dijanjikan Pemprovsu hingga saat ini belum jelas.
“Intinya Kami siap berkorban dan mempertahankan hak kami sekalipun menanggung resiko. Kami masyarakat mempunyai hak karena di lahan yang dipersengketakan warga memiliki alas hak. Jangan kami diadu domba demi keuntungan pihak tertentu,” tegas warga.
Diperkirakan, Senin besok (6/2), ribuan masyarakat kebun bekala sekitarnya akan melakukan aksi di lapangan sekaligus meminta perlindungan kepada Pangdam, Kapolda dan Gubernur agar hak-hak mereka juga dilindungi.
Laporan: Iam
