KedaiPena.Com- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah meminta, pemerintah untuk menjamin tidak adanya intervensi dalam konflik partai Demokrat yang menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
“Pemerintah perlu menjamin tidak adanya intervensi, salah satunya melihat KLB dari sisi AD/ART Demokrat, apakah KlB tersebut legitim atau tidak,” kata Dedi begitu ia disapa, Jumat, (12/3/2021).
Selain itu, kata Dedi, dari konflik ini
erlu ada upaya lebih lanjut, semisal mengalihkan sertifikasi Parpol bukan pada Kemenkumham.
“Tetapi ada di KPU,” papar Akademisi Telkom University ini.
Dedi pun menegaskan, bahwa konflik partai Demokrat yang melibatkan nama Moeldoko ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah.
“Terlebih Moeldoko tetap aktif sebagai kepala KSP,” tandas Dedi.
Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly berjanji pihaknya akan menilai tentang keabsahan pengurus Partai Demokrat setelah muncul KLB yang menjadikan Moeldoko sebagai ketum partai.
Yasonna menjelaskan, dia akan menilai soal kepengurusan partai berdasarkan AD/ART. Tapi, Yasonna meminta agar pihak Demokrat kubu AHY tak mengaitkan KLB dengan pemerintahan Jokowi.
Laporan: Muhammad Hafidh
