KedaiPena.Com – Pemerintah RI bisa melakukan diplomasi beragam cara (multitrack) dalam ikut menghentikan krisis kemanusiaan di Aleppo Suriah.
Demikian dikatakan Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini di Jakarta, Selasa (20/12).
Pertama, secara bilateral pemerintah melalui Menteri Luar Negeri bisa menyampaikan nota keprihatinan serius dan meminta penyelesaian krisis kemanusiaan secara beradab, baik melalui duta besar di Suriah maupun duta besar Suriah di Jakarta beserta negara-negara terkait konflik seperti Rusia dan Iran. ‎
“Pernyataan sikap keprihatinan itu tentu saja mewakili perasaan dan solidaritas rakyat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang sangat memilukan ini,” wakil rakyat dari Dapil Banten sejak tahun 2004 ini.
Kedua, secara multilateral melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya melalui badan-badan terkait seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan HAM, UNHCR, perwakilan Pemerintah RI bisa menginisiasi proposal yang dapat memaksa penghentian dan penyelesaian krisis kemanusiaan Aleppo oleh Suriah dan negara-negara terkait.‎
“Piagam PBB yang dipedomani bersama oleh seluruh anggotanya memberi banyak instrumen untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Aleppo, mulai dari intervensi kemanusiaan, resolusi DK PBB, penetapan kejahatan perang dan/atau pelanggaran HAM serius, hingga pengiriman pasukan perdamaian. Atas nama kemanusiaan dunia, Pemerintah Indonesia harus pro aktif mengajukan dan/atau mendukung proposal untuk mendapatkan dukungan negara-negara lain agar krisis Aleppo segera teratasi,” kata Jazuli.
Ketiga, secara regional/kawasan atau melalui organisasi dunia lainnya seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau Konferensi Asia Afrika (KAA), Indonesia bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk Aleppo dengan mengadakan sidang darurat guna merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah diplomasi politik dan kemanusiaan khususnya kepada Suriah dan negara-negara terkait.
Menurut JazulI, determinasi diplomasi Indonesia melalui tiga langkah di atas akan berdampak besar bagi penyelesaian krisis kemanusian di Aleppo dan memperkuat (positioning) tanggung jawab Indonesia pada masa depan kemanusiaan dunia.
“Sebagai negara muslim terbesar, didukung oleh mandat konstitusional yang kuat serta solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia yang dahsyat, Indonesia diyakini bisa memainkan peran strategis bukan hanya bagi Aleppo, tapi juga masa depan kemanusiaan dunia. Mudah-mudahan Presiden Jokowi menangkap dengan baik momentum peran dan tanggung jawab ini,” pungkas Jazuli.
Laporan: Muhammad Hafidh
