KedaiPena.Com – Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Firli Bahuri memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal tetap berada pada jalur pemberantasan korupsi, di bawah kepemimpinanannya sebagai Ketua KPK.
Firli menyatakan, jajaran pimpinan KPK yang baru bakal bekerja keras memberantas korupsi melalui pendekatan pencegahan dan penindakan. Ia berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok sebagai pimpinan sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK versi revisi.
Ia juga mengaku bakal berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait guna menyusun instrumen terkait perubahan tata kelola, alih status pegawai menjadi ASN, hingga penyesuaian gaji dan tunjangan sesuai UU KPK versi revisi.
“Ini dilakukan dalam rangka membangun solidaritas KPK dan pegawai untuk meningkatkan kinerja KPK,” tutur Firli kepada wartawan, Jumat, (20/12/2019).
Pasca dilantik siang ini, hal pertama yang akan dilakukannya yakni melakukan pertemuan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Hal ini dilakukan guna membangun sinergitas antara kedua struktur.
“Kita juga segera melakukan pertemuan dan bersinergi dengan Dewan Pengawas untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi,” ucapnya.
ICW Gelar Aksi Tolak Pimpinan Bermasalah di KPK
Jelang pelantikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi teatrikal di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2019).
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan aksi teatrikal tersebut digelar untuk menolak kehadiran pimpinan KPK bermasalah. Sejak awal terpilihnya Firli Bahuri memang menuai kritik dari berbagai kalangan.
“Kami ICW mengadakan aksi teatrikal yang mana kita menolak kehadiran pimpinan yang diduga banyak persoalan begitu,” kata Kurnia.
Dalam aksi teaterikal itu aktivis ICW membentangkan dua spanduk besar berwarna hitam. Spanduk itu bertuliskan ‘#ReformasiDikorupsi’ dan ‘Tolak Pimpinan Bermasalah’.
Selain itu, ada juga yang memegang kertas bergambar simbol ‘like’ dengan jari jempol terputus. Bahkan, ada pula dua orang berpakaian serba hitam bergaya layaknya dukun. Mereka terlihat memegang sesajen.
Menurut Kurnia aksi dukun tersebut sengaja dibuat untuk mengusir ‘roh jahat di KPK’. Roh jahat tersebut merupakan komisioner lembaga antirasuah baru yang dianggap bermasalah.
“Karena kita menganggap mengibaratkan orang-orang yang diduga mempunyai persoalan sebagai roh jahat sehingga harus diusir dari KPK,” tegas Kurnia.
Kurnia menegaskan, ICW masih bersikap menolak terhadap lima komisioner baru KPK. Terlebih keberadaan Firli yang diduga melanggar kode etik saat menjabat sebagai Deputi Penindakan. Dia pesimistis KPK ke depan bisa lebih baik.
“Kita pesimistis mereka mempunyai visi pemberantasan korupsi yang benar-benar membawa KPK ke arah lebih baik,” sesal Kurnia.
Selain itu, ICW juga menolak keberadaan Dewan Pengawas KPK. Karena konsep dewan pengawas yang baru muncul dalam UU KPK hasil revisi dianggap melemahkan komisi antirasuah.
Dia pun menyinggung, kinerja KPK ke depan harus izin dewan pengawas untuk melakukan penyadapan hingga penuntutan.
“Jadi siapapun yang ditunjuk Presiden Jokowi tidak mengurangi sedikitpun penilaian kita bahwa presiden tidak memahami konsep menguatkan KPK dan niat melemahkan KPK benar-benar dilakukan presiden juga DPR,” ujar Kurnia.
Oleh karena itu, Kurnia memandang kinerja KPK ke depan akan suram. Hal ini karena adanya pimpinan KPK bermasalah dan Dewan Pengawas KPK.
“Empat tahun ke depan masa paling suram dalam pemberantasan korupsi,” pungkas Kurnia.
Diketahui lima pimpinan KPK terpilih, Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango, akan dilantik Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019) siang ini.
Laporan: Muhammad Hafidh