KedaiPena.Com – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin meminta, agar BPS dapat terus meningkatkan kinerja dan kualitas dalam pemutakhiran data statistik dasar.
Pasalnya, kata dia, BPS berperan penting dalam penyediaan dan pemutakhiran data statistik yang kredibel dan berkualitas untuk dijadikan sebagai basis dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
“Sepanjang tahun 2019, saya melihat BPS telah melakukan berbagai kegiatan prioritas dalam pengembangan statistik. Mulai dari statistik kependudukan, kewilayahan, pariwisata, perdagangan elektronik, pertanian, dan perikanan,” kata dia, Rabu, (2/9/2020).
“Terlebih saat ini, BPS juga tengah menggelar Sensus Penduduk 2020. Data statistik yang terkumpul ini tentu sangat dibutuhkan sebagai acuan perencanaan, perumusan, serta evaluasi kebijakan beberapa tahun ke depan,” tegas Puteri.
Dalam rapat tersebut, Puteri juga menyoroti program pengembangan statistik kewilayahan, yakni pendataan pemutakhiran perkembangan data desa atau PODES Mini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019, pengelolaan dana desa dinilai belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan belum dilaksanakan secara maksimal.
Salah satu penyebabnya yaitu pengalokasian dana desa yang belum berdasarkan sumber data Kementerian/Lembaga (K/L) yang berwenang.
..
“Misalnya, laporan ini menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara penghitungan data luas wilayah desa pada kertas kerja penghitungan alokasi Dana Desa tahun 2019 dengan data luas wilayah pada Podes BPS tahun 2014. Selain itu, hal serupa juga terjadi dalam penggunaan data Indikator Kesulitan Geografis (IKG) dalam penghitungan alokasi dana desa. Apabila data ini sudah diperbaharui, maka saya minta agar dapat dikomunikasikan serta diintegrasikan dengan seluruh K/L terkait agar pengalokasian dana desa ini menjadi tepat sasaran serta tepat guna,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puteri juga mempertanyakan anggaran terkait kegiatan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pasalnya, awal bulan lalu, BPS telah menerbitkan angka IDI tahun 2019 yang mengalami peningkatan menjadi 74,92 dibandingkan tahun 2018 sebesar 72,39.
Namun, dalam kesempatan tersebut BPS belum menyebutkan realisasi alokasi anggaran kegiatan yang dimaksud.
“Apakah kegiatan ini masih berlanjut untuk tahun 2020 dan tahun 2021? Mengingat masih terdapat beberapa capaian indikator dalam indeks yang masih rendah dan perlu diperbaiki pemerintah. Terlebih, pada pertemuan awal tahun lalu, survei IDI masuk dalam program prioritas tahun 2020, dan kami juga meminta BPS untuk memperbaiki metodologi pendataan atas indeks ini,” ungkap Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.
Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menjelaskan bahwa kegiatan pendataan IDI merupakan kerja sama lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas. Anggaran untuk kegiatan pun dialokasikan pada Anggaran Kemenkopolhukam.
Di samping itu, keempat K/L menyepakati bahwa pelaksanaan kegiatan mulai dievaluasi tahun depan. Sementara evaluasi atas metodologi tengah berlangsung sesuai masukan dari Komisi XI.
Menutup keterangannya, Puteri mendorong BPS untuk meningkatkan kontribusinya dalam menyediakan basis data pendukung yang akurat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi, sesuai kewenangan yang dimiliki.
Mengingat Pemerintah tengah menghadapi tantangan ketersediaan data yang akurat dalam pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk penanganan Pandemi COVID-19.
Laporan: Muhammad Hafidh
