KedaiPena.Com – Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto mengaku sudah lama mencium sejumlah masalah di tubuh Kementerian Pariwisata. Hal itu sebagaimana kesimpulan Panitia Kerja (Panja) Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR pada 2016 lalu.
Adapun kesimpulan itu diantaranya adalah anggaran promosi Kemenpar di atas Rp1 triliun diragukan efektivitasnya. Pasalnya, di masa sebelumnya, dengan kenaikan anggaran sampai dua kali lipat, kunjungan wisatawan hanya tambah beberapa juta.
“Panja juga melihat penerapan strategi pemasaran, promosi, media, dan rentang waktu promosi yang dijalankan Kemenpar masih memerlukan kajian lebih lanjut dari sisi rasionalitas, efektifitas, dan proporsionalitas, serta diperlukan alat uji ukur keberhasilannya,” ungkap dia dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (31/12/2017).
“Kegiatan branding seperti ‘Pesona Indonesia’ dan ‘Wonderful Indonesia’ memang berhasil meningkatkan sisi kesadaran (awarness) wisatawan, namun jumlah kedatangan wisman ke Indonesia masih belum sebanding dengan negara pesaing utama seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura,” sambung dia.
Sejalan dengan itu, tambahnya, Kemenpar harus lebih intens mengajak partisipasi para pemangku kepentingan industri pariwisata untuk memasarkan produk wisata Indonesia dengan persiapan dan perencanaan yang matang.
“Kemitraan antara pemerintah dengan swasta seharusnya berkesinambungan,” tandasnya.
Diketahui, data survei perilaku wisman menyatakan bahwa rata-rata pengeluaran wisman Rp 1,76 juta per hari. Adapun lama mereka tinggal di Indonesia adalah 7,66 hari. Alasan Menpar Arief Yahya, target yang kurang 1 juta wisman itu disebabkan karena para pelancong dari luar negeri urung berkunjung ke Bali akibat Gunung Agung meletus beberapa waktu lalu.
“Dari satu juta orang yang urung berkunjung itu, pemerintah kehilangan potensi pendapatan sebesar sekitar Rp 13,4 triliun atau setara dengan 3,5 kali pagu anggaran Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada 2017,” bebernya.
Ditekankannya bahwa DPR juga khawatir jika promosi pariwisata tidak diimbangi dengan pengembangan destinasi pariwisata, justru bisa membuat wisatawan kecewa, dan kapok untuk kembali ke Indonesia.
Pasalnya, infrastruktur pariwisata Indonesia belum 100 persen siap. Karenanya, Panja Komisi X DPR merekomendasikan Kemenpar lebih meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian, lembaga pemerintah, Pemda, dan pemangku kepentingan lainnya.
Koordinasi dan sinkronisasi itu juga mestinya menurut dia juga dilakukan pada bidang strategis. Antara lain bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, karantina, bidang keamanan dan ketertiban, hingga bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, bahan bakar minyak/solar (BBM), telekomunikasi, serta kesehatan lingkungan.
“Sudah beberapakali Komisi X DPR mendesak Kemenpar melaksanakan rekomendasi Panja tersebut. Sementara Kemenpar terus jalan sendiri dengan program-program yang telah disusunnya, tanpa mengindahkan rekomendasi Panja. Dengan terjadinya penurunan jumlah wisatawan yang cukup besar pada akhir 2017, semoga Kemenpar lebih terbuka menerima masukan, baik dari lembaga legislatif maupun para pemangku kepentingan lainnya, agar industri pariwisata kita kembali mencapai target yang telah ditentukan,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
