KedaiPena.com – Komisi I DPR RI mendorong dibentuknya penjaga keamanan laut (coast guard) tunggal untuk memastikan optimalisasi penjagaan laut dari potensi-potensi yang merugikan negara.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Fraksi PKS, Ahmad Heryawan menyampaikan bahwa saat ini bangsa Indonesia memiliki enam lembaga pemangku kepentingan keamanan laut, yaitu TNI AL, Bakamla, Polairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP), Kemenhub (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai-KPLP), Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115).
“Enam instansi atau lembaga negara sebagai pemangku ketertiban dan keamanan laut dengan kewenangannya masing-masing. Namun hal itu, justru menyulitkan koordinasi dan sinergi dalam keamanan laut,” kata Kang Aher, demikian ia akrab dikenal, ditulis Jumat (14/2/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Dirjen Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana kerugian negara dari kejahatan perdagangan ilegal hingga penangkapan ikan ilegal mencapai Rp7,6 triliun. Bahkan, kerugian negara berpotensi lebih besar dari angka tersebut.
“Hemat saya, disinilah titik urgen instansi tunggal yang bertanggung jawab atas keamanan laut guna mengeliminir potensi kerugian yang dialami oleh aktivitas ilegal di wilayah laut seperti ilegal fishing, atau penyelundupan tekstil beberapa waktu lalu di perairan Subang, bahkan penyelundupan barang haram seperti narkoba serta penyelundupan manusia dan penyelundupan senjata,” ujarnya.
Kang Aher mengungkapkan Indonesia memiliki laut yang sangat luas, bahkan dua per tiga dari daratan. Sayangnya, aspek koordinasi antara instansi-instansi penjaga keamanan laut masih menjadi permasalahan. Oleh karena itu, ia menyatakan, Komisi I DPR RI mendorong kedepan terbentuknya coast guard tunggal di Indonesia.
“Kita dorong kedepan terbentuknya coast guard tunggal di Indonesia, jelas akan lebih memudahkan dalam koordinasi dan memiliki bergaining position dalam menjaga keamanan laut di Indonesia,” pungkas Ketua Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi I DPR RI ini.
Laporan: Ranny Supusepa
