KedaiPena.Com – Presidium Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) Jakarta Selatan (Jaksel), Surya Hakim Lubis mengecam keras tindakan agresif dan represif Polri yang mengakibatkan tewas dan luka-lukanya sejumlah mahasiswa dan pelajar pada saat aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Diketahui, massa Komando sendiri melakukan konvoi menuju beberapa titik, diantaranya adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mabes Polri, Polda Metro Jaya, KemenLHK, Kostrad, Mabes AD, Istana Negara, Kemenkopolhukam dan Kementerian Pertahanan.
Tidak hanya mahasiswa, ratusan masyarakat lainnya turut ikut melakukan konvoi. Mereka terdiri dari Forum Solidaritas Masyarakat Petani Cilangkap (FSMPC) Banten, Forum Masyarakat Perduli Desa Bawukan (FMPB) Klaten, Masyarakat Kampung Pancasila Lauser Jakarta Selatan, Masyarakat Register 45 Mesuji Lampung, Masyarakat Tulang Bawang Lampung dan Masyarakat Pasir Serdang Pandeglang.
“Yang di mana tindakan represif tersebut menimbulkan citra buruk Tribrata yang jauh dari karakter Jendral Pol Hoegeng,” kata Hogay sapaannya di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, (8/10/2019).
Hogay mengingatkan, bahwa apa yang menjadi perjuangan mahasiswa dan
pelajar serta masyarakat dalam kegiatan aksi yang telah dilakukan hampir sepanjang bulan September 2019 sejatinya telah dilindungi oleh
konstitusi.
“Terkhusus pada Pasal 28e UUD 1945 yang telah menjadi pijakan dasar untuk masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Terlebih apa yang kita perjuangkan secara tegas adalah menolak segala bentuk peraturan dan RUU yang bertabrakan serta melenceng dari nilai Pancasila,” ujar Hogay.
“Karena mengingat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah pintu kepastian Pancasila sebagai Hirarki Tertinggi,” sambung Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini.
Massa aksi pun melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Tujuan hadirnya mereka adalah meminta agar BPN dan KLHK agar segera menyelesaikan kasus agraria yang terjadi di seluruh Indonesia.
Perwakilan masyarakat dari masing-masing daerah bergantian melakukan orasi untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Perwakilan masyarakat Register 45 Mesuji Lampung, Trubus mengatakan, bahwa kehadiran mereka adalah untuk menuntut keadilan sebagai warga negara.
“Kami berharap kepada KLHK untuk mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan permasalahan agraria yang terjadi di Register 45 Mesuji,” katanya saat berorasi.
“Bahwa hari ini kami masyarakat Mesuji merasa tertindas, hari ini masyarakat kami merasa terintimidasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab” lanjutnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Suganda perwakilan petani Cilangkap Maja, yang mengatakan, kehadiran dirinya bersama puluhan petani Cilangkap adalah untuk meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Maja.
“Kedatangan kami ke sini untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah, agar segera menyelesaikan sengketa tanah di seluruh Indonesia khususnya yang terjadi di Cilangkap” katanya.
Sementara itu, Perwakilan Masyarakat Tulang Bawang, Lampung, juga mengatakan, dia meminta agar konflik yang terjadi didaerahnya antara Petani dan Perusahaan segera diselesaikan.
“Sudah 25 tahun hak tanah kami dirampas oleh perusahaan, kami memohon agar ada keadilan kepada kami rakyat indonesia, kami masyarakat Tulang Bawang meminta keadilan,” katanya saat berorasi.
Laporan: Andre Pradana
