KedaiPena.Com – Ada tujuh poin amanat Presiden RI Joko Widodo kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tersebut. Tujuh amanat tersebut, pertama meningkatkan jumlah produk menuju satu juta dalam Katalog Elektronik terutama produk dalam negeri (PDN). Kedua memberikan akses data dan informasi terkait Sistem PBJP serta e-kontrak sebagai mekanisme Early Warning System.
“Ketiga melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan sistem PBJP. Keempat memperbanyak pencantuman PDN, UMK-Koperasi pada Katalog Elektronik Nasional dan Toko Daring. Kelima mempercepat pembentukan Katalog Sektoral dan Katalog Lokal pada lebih dari 400 K/L/PD. Keenam memasukan menu input “Produk Dalam Negeri” pada e-Kontrak, dan ketujuh memberikan akses basis data kepada K/L/PD terkait, untuk monev, analisis demand, keuangan, ekonomi, dan pemeriksaan serta audit,” kata Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas bersama di kantornya, ruang AR 2 , Lt 10 Gedung LKPP, Selasa (05/04/22).
Oleh karena itu, dalam merespon Inpres tersebut LKPP salah satunya melakukan pembaruan terhadap proses bisnis ekosistem pada Katalog Ekosistem. Dimana yang semula tahapan pada proses penayangan produk terdiri dari 8 tahap menjadi 2 tahap. Saat ini LKPP telah merubah strategi baru dan tengah menysun roadmap tentang Katalog Elektronik.
Kepala LKPP juga menyatakan bahwa dalam rangka melakukan percepatan penggunaan PDN, LKPP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam mempermudah Pemerintah Daerah untuk melakukan transaksi salah satunya dengan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. LKPP juga telah memperbaiki kebijakan mengenai proses pertanggungjawaban sehingga target pemerintah jangka panjang akan ada perubahan,
“Target kita jangka pendek dan jangka panjang akan ada perubahan budaya baru belanja di daerah,” ujar Anas.
Kepala LKPP juga mengharapkan Mitra Toko Daring dapat bersinergi dengan Pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, salah satunya dengan mengembangkan sistem reporting yang terintegrasi dengan sistem LKPP. Manfaatnya, Mitra Toko Daring dapat melihat tren belanja pemerintah dan dari sisi pemerintah, data tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah.
Tercatat dalam sistem LKPP Per April 2022, terdapat 22 e-marketplace yang sudah tergabung sebagai Mitra Toko Daring LKPP. 12 diantaranya sudah mengembangkan sistem reporting terintegrasi.
Laporan: Sulistyawan
