KedaiPena.com – Menanggapi kasus dugaan korupsi Badan SAR Nasional (Basarnas) yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Koalisi Masyarakat Sipil mendesak untuk memberhentikan pimpinan KPK saat ini.
Karena, dinilai pimpinan KPK saat ini harus bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi.
Muhammad Isnur, perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengatakan bahwa kekisruhan ini merupakan bagian dari masalah yang lebih besar, yaitu buruknya kinerja KPK di bawah pimpinan Firli cs.
Dia menyoroti peran suara Firli, suara Tanak, dan suara Alex Marwata dalam rangkaian penyelidikan kasus Basarnas sebelumnya, dan menyebut bahwa Puspom sudah dilibatkan.
“Kami membahas masalah pimpinan KPK, dan kita bisa melihat bahwa krisis ini adalah hasil dari buruknya kinerja KPK yang dipimpin oleh Firli cs. Bagaimana pernyataan-pernyataan Firli, Tanak, dan Alex Marwata, serta bagaimana proses penyelidikan yang terdengar sebelumnya, Puspom (Polisi Militer) sudah terlibat dalam proses-proses tersebut,” kata Isnur, dikutip Senin (31/7/2023).
Ia mengungkapkan dalam kasus ini, terlihat adanya penanganan yang tidak terkoordinasi dengan baik.
“Namun, informasi yang diberikan Puspom tidak sesuai, bahkan dalam rilis yang mereka berikan sudah ada dalam ekspose, jadi ada koordinasi yang panjang, mengapa seolah-olah ada informasi yang menunjukkan tidak ada koordinasi. Ini menunjukkan buruknya Firli dan buruknya kinerja pimpinan KPK, yang menandakan bahwa penanganan kasus semakin berantakan,” ujarnya.
Isnur menegaskan bahwa pihaknya mendesak agar pimpinan KPK, termasuk Firli Bahuri dan rekan-rekannya, diberhentikan.
“Jika tidak setuju dengan langkah tersebut, kami akan mendesak mereka untuk mengundurkan diri,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
