KedaiPena.com — Jelang debat yang akan digelar Minggu (21/1/2024), masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Energi Terbarukan mendesak ketiga calon wakil presiden (cawapres) untuk fokus memaparkan rencana transisi energi berkeadilan yang jelas, upaya pelibatan masyarakat dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan, dan tidak hanya memunculkan jargon atau singkatan baru.
Elok F Mutia, Inisiator dari PilahPilih.id yang tergabung dalam koalisi ini mengatakan, debat capres seharusnya menjadi ajang yang membuat masyarakat lebih memahami dan mendukung proses transisi energi. Pembahasan yang berkutat pada adu jargon, istilah dan singkatan yang rumit, dan tidak dipahami masyarakat awam justru membuat debat menjadi minim esensi.
“Isu transisi energi masing-masing pasangan calon presiden (capres), harus menjadi topik yang bisa dipahami publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, menjadi penting untuk melihat apakah dalam debat nanti para cawapres akan memberikan solusi dan memunculkan gagasan kebijakan konkret yang benar-benar menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat atau hanya menambah jargon atau singkatan baru saja,” kata Mutia, dikutip Sabtu (20/1/2024).
Indonesia diketahui terancam gagal mencapai target bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025 dengan realisasi yang baru mencapai 13,1 persen pada akhir tahun 2023—lebih rendah dari target 17,9 persen sesuai data Kementerian ESDM. Dengan porsi energi terbarukan yang minim, Indonesia juga melenceng jauh dari komitmen menahan kenaikan suhu global maksimal 1,5 derajat celcius pada 2060 dalam Perjanjian Paris.
Kondisi ini, menurut koalisi, seharusnya menjadi alarm bagi tiga kandidat yang bertarung dalam Pilpres 2024 bahwa transisi energi saat ini dalam kondisi darurat dan harus segera dilakukan.
“Dalam debat akhir pekan ini, ketiga cawapres diharapkan fokus menawarkan strategi untuk meningkatkan energi terbarukan agar Indonesia dapat segera mengakhiri ketergantungan pada energi fosil,” kata Mutia lebih lanjut.
Dalam kesempatan yang sama, Hadi Priyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, mengatakan, lambatnya pencapaian target energi terbarukan di pemerintahan saat ini harus menjadi pembelajaran penting bagi pemerintahan selanjutnya untuk mempertegas komitmen transisi energi dan mengakselerasi pembangunan proyek energi terbarukan, terutama yang melibatkan partisipasi publik.
“Kami berharap para kandidat punya konsep yang jelas pada proses demokratisasi energi dalam hal pelibatan masyarakat dan dorongan menyeluruh baik mekanisme insentif maupun dukungan riset dan pengembangan pada proses transisi energi. Hal ini menjadi penting agar konflik sosial dan agraria bisa dihindari dan memberi manfaat yang jauh lebih besar kepada masyarakat,” kata Hadi.
Dalam dokumen visi-misi, ketiga capres punya komitmen untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan Indonesia. Ketiganya juga menjanjikan pensiun dini PLTU secara bertahap.
“Strategi yang lebih rinci untuk mencapai janji-janji ini perlu jadi fokus dalam debat cawapres pada 21 Januari,” pungkas Hadi.
Laporan: Ranny Supusepa
