KedaiPena.Com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengatakan, ada kemunduran saat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari dipimpin Susi Pudjiastuti ke Edhy Prabowo. Kemunduran ini terlihat dari menteri terpilih untuk KKP adalah seorang politisi.
Hal itu disampaikan Marthin Hadiwinata, Ketua KNTI dalam keterangan pers yang diterima KedaiPena.Com, Rabu (23/10/2019).
“Sudah seharusnya KKP yang terkait dengan produksi pangan perikanan nasional dipimpin oleh profesional yang paham masalah produksi perikanan dari akar rumput hingga kebijakan nasional,” kata dia.
Kemunduran selanjutnya adalah menjadikan posisi KKP sebagai transaksi ke “mantan lawan”. Ini menunjukan Jokowi tidak mendudukkan kelautan dan perikanan sebagai perhatian utama. Karena jika masih menjadi fokus, seharusnya posisi Menteri KKP tidak ditransaksikan.
“Kondisi ini bergeser sangat jauh dari cita-cita poros maritim yang menunjukkan pemerintah hanya akan menjadikan laut sebagai sumber daya yang akan di eksploitasi,” sambungnya.
Selain itu, soal perubahan nomenklatur Kemenko Maritim dan Investasi dari yang sebelumnya Kemenko Kemaritiman pun dipermasalahkan KNTI.
“Ditambah lagi kompetensi person yang ditunjuk tidak ada kaitannya dengan maritim dan tidak ada evaluasi atass kinerja sebelumnya. Ini adalah kemunduran besar Jokowi,” tandasnya.
Untuk diketahui, Luhut Binsar Panjaitan kembali dipilih Jokowi untuk menduduki pos Menko Maritim dan Investasi. Ini adalah kali kedua Luhut menjabat posisi ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
