KedaiPena.Com– Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI angkat bicara soal semakin meresahkannya tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua akhir-akhir ini. KKB Papua akhir-akhir ini tak hentinya melancarkan aksi teror hingga menelan korban jiwa.
Teranyar, KKB Papua menyerang tiga personel Kodim 1705/Yahukimo di Jalan Paradiso Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo,Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (1/3/2023) sore. Akibatnya satu prajurit TNI gugur dan dua lainnya mengalami luka tembak.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto mengajak, seluruh bangsa Indonesia terus berdoa atas kedamaian di tanah Papua. Anton juga menyampaikan belasungkawa atas personil TNI yang gugur akibat penembakan.
“Dan diberikan kesembuhan bagi para korban terluka agar dapat kembali bertugas mengemban tugas negara yang mulia,” ujar Anton, Jumat,(3/3/2023).
Dalam kesempatan itu, Anton memandang, tindakan KKB di Papua dengan menyerang Aparat keamanan TNI dan Polri memang bertujuan membuat masyarakat hidup di bawah rasa ketakutan.Terlebih, lanjut Anton, mengacu Perpres 46/2010 penanggulangan KKB di Papua melibatkan Polri, TNI dan BNPT.
“Walaupun sudah dianggap tindakan Teroris, sebaiknya Pemerintah jangan terpancing untuk menggunakan cara militeristik dalam penanganan KKB apalagi sampai ada upaya penggunaan militer untuk melenyapkan atau memusnahkan KKB begitu saja,” tegas Anton.
Anton menegaskan, hal ini diperlukan untuk mencegah agar Pemerintah tidak mencederai HAM. Pasalnya, pemerintah juga memiliki amanat konstitusi untuk menjamin HAM setiap warga negaranya melalui UU HAM.
“Apalagi orang-orang KKB masih berstatus WNI. Negara harus berupaya menghentikan pelanggaran HAM dengan upaya penegakan hukum,” beber Anton.
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini menyarankan, agar pemerintah dapat
belajar dari kasus lepasnya Timor Leste terkait dengan kejadian yang terjadi di Papua saat ini.
“Seperti halnya kelompok minoritas di Timor leste yang ingin memisahkan diri dari NKRI, Orang-orang KKB yang pada dasarnya berkeinginan memisahkan diri dari NKRI berupaya memancing tindakan Pemerintah untuk melakukan pelanggaran HAM agar bisa masuk dalam pembahasan internasional PBB,” imbuh Anton.
Anton pun menerangkan, dengan kondisi geopolitik saat ini, kemungkinan Indonesia akan mendapatkan tantangan berat di dunia internasional jika memang terbukti melanggar HAM dalam menangani urusan di Papua.
“Apalagi kelompok minoritas selalu mendapatkan porsi yang lebih unggul daripada mayoritas,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
