KedaiPena.Com – Komisi X DPR RI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Ototita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira merespons soal aksi mogok massal pelaku wisata di Labuan Bajo. Bahkan aksi mogok massal dan unjuk rasa tersebut berujung penangkapan sejumlah aktivis dan pelaku pariwisata.
“Kami akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Ototita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang,” kata Andreas dalam keterangan tertulis, Rabu,(3/8/2022).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini menuturkan jika
aksi mogok massal pelaku wisata di Labuan Bajo dipicu oleh dua hal; pertama, karena kenaikan tarif ke TN Kawasan Wisata Komodo yang drastis 3,75 juta rupiah.
“Yang menimbulkan shock bagi pelaku wisata di Labuan Bajo yang mekhawatirkan akan berkurangnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, yang tentunya akan berimbas pada pelaku wisata dan Ekraf yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemi dengan mulai kembali ramainya kunjungan wisata ke Labuan Bajo,” tutur Andreas.
Kekhawatiran ini, kata Andreas, wajar karena para pelaku wisata dan ekraf di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerrah lain benar-benar terpukul oleh pandemi.
“Kedua, meskipun demonstrasi menentang kenaikan tarif ke kawasan TN Komodo ini sudah dijawab dengan ditetapkannya kunjungan ke pulau Rinca tetap dengan tarif yang berlaku, artinya tidak ada kenaikan. Namun tarif masuk ke pulau Padar dan Komodo tetap dinaikan menjadi 3,75 juta rupiah dengan alasan untuk kepentingan konservasi yang berbiaya mahal, sebagaimana penjelansan pemda NTT,” beber Andreas.
“Namun, penjelasan ini nampaknya tidak menyurutkan aksi mogok massal pelaku wisata,” tambah Andreas.
Andreas menuturkan, soal urgensi konservasi untuk pulau Komodo dan Padar semua telah sepakat. Hal ini memang ini untuk kepentingan keberlanjutan hidup biawak purba varanus comodensus dan habitat aslinya di Komodo dan Padar.
“Namun, penyebab mogok massal ini juga nampaknya dipicu juga oleh ketidak percayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo,” papar Andreas.
Dalam kesempatan ini, Andreas juga mengusulkan, agar Pemda NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-aksi demo di Labuan Bajo.
“Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo – Flores,” pungkas Andreas.
