KedaiPena.Com – Setelah kejatuhan Presiden RI Soeharto pada tahun 1998, Indonesia melakukan perubahan di beberapa hal. Pertama, melakukan demokratisasi. Sistem yang otoriter diganti dengan sistem yang lebih demokratis.
Yang kedua Presiden RI ketiga, BJ Habibie mengeluarkan UU Desentralisasi. Di mana lebih banyak diberikan kewenganan kepada walikota dan bupati.
“Waktu itu, kalau diberikan wewenang kepada gubernur takutnya terjadi macam-macam. Makanya langsung di-‘bypass‘ langsung ke bupati dan walikota. Meski hal itu memang tidak biasa dalam proses desentralisasi seluruh dunia,” kata tokoh nasional Rizal Ramli saat Munas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Rizal menambahkan, masa jabatan BJ Habibie singkat sekali. Sehingga tidak cukup waktu mengeluarkan perppu melakukan teknis desentralisasi. Tugas itu, diambil alih oleh Presiden selanjutnya Gus Dur. Saat ini Rizal ikut serta karena merupakan Menko Ekuin.
“Ada beberapa hal yabg kita lakukan. Satu, kita pahami bahwa SDM (sumber daya manusia) di daerah tidak cukup. Makanya kita pindahkan pegawai negeri pusat kita pindahkan ratusan ribu ke daerah. Syukur Alhamdulilah transformasi itu tidak ada gejolak sama sekali,” lanjut Rizal.
Yang kedua, Rizal dan kawan-kawan merumuskan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.
“Karena keterbatasan waktu kita, parameternya jadi sederhana, luas wilayah dan jumlah penduduk. Memang, sebenarnya itu masih kurang memadai. Karena kalau ngomong jumlah, pasti alokasi ke Jawa besar. Kalau luas, mungkin bisa ke kalimantan atau Sumatera. Sementara wilayah lain, yang penduduknya sedikit, wilayahnya pulau-pulau, bisa kebagian kecil,” beber eks Tim Panel Ekonomi PBB ini.
Rizal pun berharap, pemerintahan setelah Gus Dur mengubah sistem alokasi umum. Yaitu memasukan faktor daerah tertinggal atau terbelakang. Atau ditambah indeks lain supaya uang yang dibagi, menyentuh daerah-daerah semestinya.
“Kita juga buatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Migas. Daerah penghasil migas mendapatkan sebagian ‘revenue‘ dari sektor migas.Itu yang menjelaskan mengapa Riau dan Kaltim punya sumber daya untuk maju pesat,” lanjut RR, sapaan Rizal.
“Tapi, kami mohon maaf, karena pemerintahan Gus Dur kurang dari 24 bulan, konsep DAK ini belum menyeluruh. Karena bukan hanya migas yang harusnya jadi parameter. Bisa DAK untuk nikel, kobal, batubara, mineral di Sulawesi, Papua. Lalu DAK untuk daerah seperti Maluku yang menghasilkan banyak ikan, sektor maritim, yang sampai saat ini mereka nyaris tidak dapat apa-apa,” lanjut Menko Maritim Sumber Daya periode pertama Presiden Jokowi.
“Kalau kita mau memperbaiki ketimpangan daerah, pemerintah saat ini bisa memperbaiki DAK tersebut. Agar daerah menikmati kemakmuran yang sebetulnya berasal dari daerah mereka juga,” tandas RR.
Laporan: Muhammad Hafidh
