KedaiPena.Com – Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) menilai, buruknya kinerja kabinet rezim pemerintahan Jokowi saat ini hanya dapat diatasi dengan pembentukan Kabinet Ahli atau Zaken Kabinet.
“Dengan menempatkan anak-anak bangsa yang mumpuni dan berintegritas. Hindari pertimbangan balas jasa dan bagi kursi. Diganti dengan orientasi pada meritokrasi dan kesesuaian seseorang pada tempatnya,” kata Ketua Komite Pengarah KMPK Din Syamsuddin, dalam keterangan, Selasa, (30/6/2020).
Terlebih lagi, Din melanjutkan, kekesalan dan kemarahan Presiden Jokowi terhadap menteri berkinerja buruk dengan janji reshuffle kabinet sudah disampaikan secara terbuka kepada rakyat.
“Maka rakyat akan menunggu realisasinya. Selain menteri yang berkinerja buruk, menteri-menteri yang angkuh dan cenderung menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi adalah kerugian politik (political liability) bagi Presiden,” ungkap Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.
Tidak hanya itu, Din meminta, agar Presiden Jokowi dapat memastikan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam Pancasila dan UUD 1945.
Din menambahkan, setiap gejala dan gelagat penyimpangan serta penyelewengan terhadap, Pancasila dan UUD 1945 harus segera dicegah.
“Selain itu, arif bijaksana jika Presiden Jokowi dapat mengambil hal terbaik dari para pendahulunya, yang dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing, mereka secara relatif menampilkan kenegarawanan,” tegas Din.
Din menegaskan, Presiden Jokowi juga perlu mengedepankan dialog untuk mengatasi segala permasalah bangsa yang ada.
“Indonesia memang meniscayakan kepemimpinan negarawan. Maka, masalah yang ada perlu diatasi dengan mengedepankan dialog. Namun dialog perlu bersifat dialogis (dialogical dialogue), yakni dialog yang bertumpu pada ketulusan, kejujuran, keterbukaan, dan untuk mencari jalan keluar,” tandas Din.
Laporan: Muhammad Hafidh
