Artikel ini ditulis oleh Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik.
“Kalau ada orang berpikiran picik menanggapinya maka wajar yang punya SDA Papua dan Kalimantan akan segera ambil sikap untuk Gerakan Merdeka.”
[Anonim, GWA Forum Diskusi Advokat, 11/4]
Dalam diskusi di sebuah GWA Forum Diskusi Advokat, ada yang memberikan tanggapan pada artikel yang penulis unggah, yang pada pokoknya jika Khilafah tegak di Indonesia, menurut penanggap maka bisa saja Papua dan Kalimantan yang memiliki kekayaan alam melimpah, akan meminta merdeka, memisahkan diri dari Khilafah.
Tentunya, pemikiran seperti ini jelas picik karena tidak sesuai dengan fakta dan cenderung memframing negatif Khilafah. Komentar yang cenderung hanya tendensi negatif pada Khilafah.
Secara fakta, saat ini kekayaan emas Papua dikuasai oleh PT Freeport Indonesia (baca: Amerika). Toh rakyat Papua anteng saja, tidak ada yang memberontak untuk melawan penjajahan Amerika.
Gerakan OPM yang ingin merdeka, justru dilatarbelakangi kolonialisme Amerika agar mereka bisa mengeruk kekayaan alam Papua secara rakus. Saat Papua masih bagian dari NKRI, penjajahan Amerika kurang leluasa. Tapi, nanti saat Papua merdeka, Amerika bisa total menguasai Papua dan merampok kekayaan dengan leluasa, dengan uang suap lebih kecil untuk membungkam rezim penguasa kecil di Papua.
Jadi, perampokan kekayaan alam Papua sudah terjadi dan dilakukan oleh Amerika. Bukan oleh Khilafah. Lantas, kalau Khilafah berdiri, darimana logikanya Papua menuntut merdeka gegara Khilafah?
Begitu juga Kalimantan. Kekayaan alam Kalimantan, dikeruk oleh oligarki tambang dari Jakarta, asing dan aseng. Batu bara, nikel, hutan, hingga lahan sawit Kalimantan tidak dikuasai oleh suku Dayak. Bahkan, sejumlah masyarakat adat di Kalimantan tergusur dari tanah kampung halaman mereka. Contohnya, korban proyek IKN.
Perampasan tanah adat Kalimantan, eksploitasi alam, mengeruk nikel dan batu bara Kalimantan, menggunduli hutan Kalimantan, itu semua bukan dilakukan oleh Khilafah. Toh, masyarakat Kalimantan tidak minta merdeka.
Lantas, kalau Khilafah berdiri, darimana logikanya Kalimantan menuntut merdeka gegara Khilafah?
Justru jika Khilafah tegak di Indonesia, maka Khilafah akan mengambil alih seluruh tambang dari Amerika, China, Oligarki Jakarta, dari tangan Luhut Binsar Panjaitan, dari Bahlil Lahadalia, dari Geng Adaro Boy Tohir, dari Hasyim Djojohadikusumo, dari seluruh individu, swasta, korporasi, asing dan aseng. Semua barang tambang yang terkategori milik umum (Al Milkiyatul Ammah), harus dikelola oleh Khilafah dan hasilnya menjadi sumber penerimaan negara (APBN) dan manfaatnya digunakan untuk menyejahterakan seluruh rakyat.
Sebagai gantinya, maka rakyat tidak perlu dipungut pajak. Sebab, APBN sudah cukup ditopang oleh SDA yang melimpah.
Pada Januari 2023 lalu, penulis bersama Tim dari Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat (KPAU) dengan tim Ekonomi Muhammad Ishaq, telah menghitung potensi pendapatan negara dari sumber kekayaan alam Indonesia, sebagai berikut:
1. Batubara Indonesia memiliki jumlah cadangan hingga 37.6 miliar ton, dengan harga jual US$318 per Ton, dengan biaya prosuksi hanya US$30 per ton. Jika 1 US$ kursnya Rp15,200, maka Indonesia memiliki potensi pendapatan dari Batubara sebesar Rp167,840,572 triliun. Saat ini, produksi Batubara mencapai 687 juta ton per tahun. Itu artinya, ada pendapatan Batubara sebesar Rp3,007 triliun per tahun.
2. Gas Alam Indonesia memiliki jumlah cadangan hingga 62 Miliar MMbtu, dengan harga jual US$20.15 per MMbtu, biaya prosuksi US$5 per MMbtu. Jika 1 US$ kursnya Rp15,200, maka Indonesia memiliki potensi pendapatan dari Gas Alam sebesar Rp5,635 triliun. Saat ini, produksi Gas Alam Indonesia mencapai 2.1 miliar MMbtu per tahun. Itu artinya, ada pendapatan Gas Alam sebesar Rp483 triliun per tahun.
3. Emas Indonesia memiliki jumlah cadangan 2,600 ton, dengan harga jual US$60,999,996 per ton, biaya produksi US$1,344,000 per ton. Jika 1 US$ kursnya Rp15,200, maka Indonesia memiliki potensi pendapatan dari Emas sebesar Rp167,840,572 triliun. Saat ini, produksi batubara mencapai 687 juta ton per tahun. Itu artinya, ada potensi pendapatan sebesar Rp2,097 triliun dari cadangan Emas Indonesia. Saat ini, produksi Emas 70 ton per tahun dengan pendapatan Rp63 Triliun per tahun.
4. Nikel Indonesia memiliki jumlah cadangan 81 juta ton, dengan harga jual US$ 28,195 per ton, biaya produksi US$ 1,111 per ton. Jika 1 US$ kursnya Rp15,200, maka Indonesia memiliki potensi pendapatan dari Nikel sebesar Rp20,568,643 triliun. Saat ini, produksi Nikel mencapai 1,6 juta ton per tahun. Itu artinya, ada pendapatan nikel Rp659 Triliun per tahun.
5. Kekayaan Laut Indonesia menurut perhitungan Prof Rohmin Dahuri memiliki cadangan kekayaan senilai US$1,330 miliar. Jika 1 US$ kursnya Rp15,200, maka Indonesia memiliki potensi pendapatan dari Kekayaan Laut sebesar Rp18,886 triliun. Jika diasumsikan, per tahun tergarap 10 persennya, maka Indoensia mendapatkan kekayaan dari hasil laut sebesar 18,886 triliun per tahun.
6. Kekayaan hutan Indonesia menurut perhitungan Prof Fahmi Amhar memiliki hutan 100 juta hektar. Jika per pohon nilainya 1 juta, per pohon x 20 pohon/ha, maka akan ada potensi 2,000 triliun. Jika yang ditebang separuhnya saja per tahun dari potensi tersebut, maka akan didapat pendapatan dari hasil hutan sebesar Rp1,000 triliun per tahun.
Jika dihitung secara total, maka dari enam kekayaan alam tersebut didapatkan potensi cadangan pendapatan sebesar Rp20,655,696 triliun dan yang berhasil di ekspoitasi produksinya menghasilkan Rp7,101 triliun per tahun.
Saat kekayaan alam kita dikelola oleh Khilafah secara mandiri, kebutuhan anggaran Rp 3.000 triliun per tahun itu bisa dicukupi tanpa menarik pajak. Bahkan, utang negara bisa dilunasi hanya dalam waktu 3 tahun APBN.
Lagi-lagi, problemnya adalah sistem, bukan cuma pemimpin. Siapapun Presidennya, tetap akan tunduk pada hukum besi kapitalisme. Semua kekayaan alam, akan tetap dikuasai oleh oligarki.
Hanya sistem Islam, yakni sistem Khilafah yang mampu mengelola kekayaan negeri ini untuk memenuhi kebutuhan rakyat bahkan menyejahterakannya. Jadi, jika Khilafah tegak di Indonesia seluruh wilayah akan bersatu karena rakyat akan sejahtera. Bahkan, Khilafah akan memperluas wilayahnya untuk menyebarkan Rahmat Islam ke seluruh penjuru alam.
[***]
