KedaiPena.com – Diberlakukannya bersertifikat halal per 17 Oktober 2024 dinyatakan meresahkan PKL, serta 65,4 juta UMKM di Indonesia. Walaupun ada angin segar, terkait kebijakan pemerintah yang memperbolehkan deklarasi mandiri (self declare) untuk kategori di luar makanan dan minuman yang membutuhkan proses dua kali atau lebih, semisal daging.
“Saya tak pernah berhenti minta ke Presiden Jokowi, juga ke Presiden Ke-8 nantinya, untuk hadirkan negara permudah dan gratiskan sertifikasi halal bagi 64 juta usaha mikro di Indonesia dianggarkan di APBN Rp 200 trilyun. Tak boleh ada mafia yang peras ekomomi rakyat. Harus tepat sasaran dan super cepat. Untuk itu, saya minta Presiden Jokowi tetapkan 17 Oktober 2024 sebagai titik awal masa transisi. Artinya bagi yang belum punya sertifikat halal tak langsung diberi sanksi, diberi kesempatan untuk mendapatkannya,” kata Ketua Umum APKLI Perjuangan dr Ali Mahsun ATMO M Biomed dalam satu acara, ditulis Minggu (4/2/2024).
Lebih lanjut, selaku Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) ia mengkritisi atas proses sertifikasi halal yang menjadi wewenang BPJPH ini.
“Persyaratan sertifikasi halal sangat rumit, sulit dipenuhi PKL dan usaha mikro. Wajar tatkala ada dugaan, kebijakan ini untuk rakyat atau kepentingan pemilik modal global?” ujarnya.
Agar self declare tak hanya menjadi angin surga, ia mengimbau pada pemerintah untuk mempermudah, mempercepat hingga menggratiskan sertifikasi halal untuk usaha mikro.
“Tak boleh terjadi pemberangusan ekonomi rakyat digantikan pemodal besar, seperti yang dialami warteg diserbu franchise. Sanksi pun, baik teguran, denda dan tutup usaha harus bertahap tak boleh ‘sak dek sak nyet’,” ujarnya lagi.
dr Ali Mahsun menegaskan bahwa ratusan juta penduduk Indonesia hidup dari ekonomi rakyat. Puluhan juta milenial dan gen Z biaya sekolahnya juga dari ekonomi rakyat. Bahkan UMKM mengkonstribusikan 97 persen lapangan kerja dan 61 persen PDB Indonesia.
“Sehingga, jika pada 2030, ekonomi rakyat tak maju dan unggul, bukan bonus namun malapetaka demografi yang akan dialami Indonesia. Pengangguran, kemiskinan dan kelaparan bludak dimana-mana, bisa jadi ancaman besar bagi perjalanan Indonesia ke depan. Sekali lagi, atas nama 65,4 juta ekonomi rakyat UMKM, saya minta Presiden Jokowi dan Presiden ke-8 hasil Pilpres 2024 gratiskan sertifikasi halal 64 juta usaha mikro Indonesia, dianggarkan APBN Rp 200 trilyun, sebuah niscaya negara,” pungkas Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), yang tinggalkan profesi dokter sejak 2011, untuk mengobati penyakit ekonomi rakyat Indonesia.
Laporan: Tim Kedai Pena
