KedaiPena.com – Anggota DPD RI, Fahira Idris yang juga Ketua Umum Kebangkitan Jawara dan Pengaca (BANG JAPAR), menjelaskan aksi damai yang digelar di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan simbol bahwa masyarakat menolak KPK, sebagai institusi strategis negara, digunakan sebagai alat pukul politik penguasa.
“Cawe-cawe KPK dalam kompetisi politik Pilpres jika terjadi, jelas mengancam marwah. Negara hukum dan kedaulatan demokrasi akan berubah menjadi negara kekuasaan dan tameng oligarki,” kata Fahira, usai aksi, Rabu (5/10/2022).
Ia menegaskan bahwa integritas dan independensi KPK tak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik apa pun.
“Dalam aksi ini, ada beberapa hal yang menjadi tuntutan BANG JAPAR. Yang pertama itu, kami menuntut KPK harus independen dan tak boleh berpolitik praktis,” ucapnya.
Selanjutnya, KPK harus segera mengusut tuntas kasus sumber waras yang jelas-jelas menyebabkan kerugian negara.
“KPK tidak boleh berpolitik dan mengkriminalisasi orang. Karena jika KPK berpolitik negara ini akan semakin pelik. Sehingga penting kita menyelamatkan KPK dari tangan orang-orang haus kekuasaan,” ucapnya lagi.
Fahira menegaskan bahwa saat hukum dijadikan alat politik, maka keruntuhan negeri ini hanyalah tinggal menunggu waktu.
“Jadi kami menegaskan bahwa KPK adalah lembaga anti korupsi. Jangan jadikan KPK sebagai lembaga penjegal capres yang punya integritas,” tegasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
